Page 45 - MAJALAH 104

Selain itu, tambahnya berkaitan Sementara itu, Fraksi PKB penduduk.
dengan KTP-Elektronik, maka (F-PKB), lewat juru bicaranya
ketentuan dalam Pasal 64 ayat (4) Ab dul Malik Haramain juga “Hal itu perlu dilakukan agar dipe-
huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 menyetujui pembahasan RUU ini, roleh kemudahan dan kelancaran
Tentang Administrasi Kependudukan dan sependapat untuk menghapus dalam pelayanan publik di berbagai
yang mengatur bahwa masa berlaku masa berlaku e-KTP yang hanya sektor baik oleh pemerintah
KTP adalah 5 (lima) tahun perlu lima tahun dan menerapkan e-KTP maupun swasta serta diperolehnya
dilakukan penyesuaian menjadi untuk berlaku seumur hidup kecuali penghematan keuangan negara
seumur hidup, sepanjang tidak ada perubahan elemen data. setiap lima tahun,” ujarnya.
adanya perubahan atas elemen data
penduduk dan berubahnya domisili F-PKB menurut Haramain mem- Terkait putusan Mahkamah
penduduk. berikan beberapa catatan yang perlu Konstitusi Nomor 18/ PUU-XI/2013
diperhatikan salah satunya mengenai tertanggal 30 April 2013, yang
Sementara itu, juru bicara penyesuaian dan penyamaan denda intinya adalah bahwa pencatatan
dari Fraksi PDIP (F-PDIP), Zainun administrasi antara WNI dan WNA. kelahiran yang pelaporannya me-
Ahmadi menjelaskan pembahasan F-PKB, kata dia, berpendapat usaha lam paui batas 1 (satu) tahun,
RUU ini penting dan strategis, perubahan atas ketentuan ini kiranya pencatatan dan penerbitan kutipan
karena memasuki tahun ketujuh untuk dipertimbangkan kembali akta kelahirannya tidak perlu melalui
pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun karena setiap instansi kelembagaan penetapan pengadilan negeri, tetapi
2006 tentang Adminduk, sebagai yang menggunakan jasa WNA juga cukup dengan keputusan kepala
dasar hukum dalam penataan memberikan standar yang berbeda dinas kependudukan dan pencatatan
administrasi dibidang kependudukan dengan WNI dan ini juga bukan sipil kabupaten/kota.
dan catatan sipil, terdapat sejumlah bentuk diskriminasi kependudukan
kelemahan yang mengharuskan tapi lebih pada penegasan aturan
adanya penyempurnaan. antara WNI dan WNA.

“Seiring dengan kewajiban negara Sebelumnya, anggota Komisi II DPR
yang perlu terus didorong peran dari FPG Chairun Nisa menilai RUU
aktifnya, untuk memenuhi hak-hak Adminduk adalah bagian dari upaya
masyarakat, khususnya dalam hal untuk memberikan perlindungan
memberi jaminan perlindungan dan pengakuan atas status hukum
dan pengakuan atas jati diri atas peristiwa kependudukan
warga negara sebagai penduduk maupun peristiwa penting yang
Indonesia,” tambahnya. dialami penduduk.

F-PDIP, kata Zainun, memberikan “RUU ini adalah upaya memberi
tambahan masukan berkaitan makna sekaligus penjabaran
dengan perubahan isu yang cukup amanat Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 Menanggapi putusan MK terse-
krusial, yaitu, kolom nama agama yang bertujuan untuk mewujudkan but, Chairun Nisa menilai perlu
dalam KTP, yang dalam banyak tertib Administrasi Kependudukan dilakukan penyesuaian terkait
kasus pencantumam nama agama dengan terbangunnya database norma tersebut dalam UU Nomor 23
dalam KTP kerap melahirkan kependudukan secara rasional Tahun 2006 tentang Administrasi
diskriminasi, karenanya, menurut serta keabsahan dan kebenaran Kependudukan agar sejalan dengan
F-PDIP diperlukan penyempurnaan atas dokumen kependudukan yang putusan Mahkamah Konstitusi
Pasal 64 UU Nomor 23 Tahun 2006. diterbitkan,” katanya. tersebut. “Perlu penyesuaian terkait
norma tersebut dalam UU 23/2006
Selain itu, lanjut Zainun, perlu Lebih lanjut, tutur Chairun Nisa, agar sejalan dengan putusan MK
ditutup serapat-rapatnya ruang berkaitan dengan penerapan kartu tersebut,” ujarnya.
yang memberi peluang diskriminatif tanda penduduk (KTP) elektronik,
atau perlakuan berbeda dalam hal maka ketentuan dalam Pasal 64 ayat Sebelumnya dalam rapat Panja
pencantuman orang yang beragama (4) huruf a Undang-Undang Nomor Komisi II DPR dengan Dirjen
(disediakan kolom agama) dengan 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
penganut kepercayaan (tidak Kependudukan yang mengatur (Dukcapil) Kementerian Dalam
disediakan kolom kepercayaan). bahwa masa berlaku KTP adalah lima Negeri (Kemendagri), Irman
“Oleh karena itu, penyempurnaan tahun perlu dilakukan penyesuaian beberapa waktu lalu mengatakan,
juga perlu dilakukan terhadap pasal menjadi seumur hidup. Dengan pihaknya sudah menginvetarisir
61 UU Nomor 23 Tahun 2006,” catatan, lanjut dia, sepanjang tak semua Daftar Inventarisasi Masalah
terangnya. ada perubahan atas elemen data (DIM) pada RUU Adminduk yang
penduduk dan perubahan domisili telah disampaikan oleh fraksi-

PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013 45