Page 46 - MAJALAH 104

fraksi di DPR. Menurut dia, ada Papua, lalu pindah ke Jakarta dan bidan untuk mendapatkan akta
beberapa hal yang diperlukan dalam domisili di Jakarta bersama orang kelahiran.
perubahan RUU itu tapi belum tuanya, maka tidak harus ke Papua
tertuang di dalam DIM fraksi-fraksi untuk mendapatkan akta kelahiran,” “Tidak semua warga lahir di dokter
tersebut. kata Irman atau bidan, tapi ada juga yang di
dukun atau paraji. Jadi persyaratan
Diantaranya ialah yang berkaitan Menurut Irman, ketentuan dalam teknis yang baku saja, seperti
dengan pasal 49 dalam RUU tersebut pasal ini merupakan perubahan yang KK (Kartu Keluarga-red). Jangan
yang mengatur tentang pengakuan cukup mendasar dalam administrasi sampai surat kelahiran mempersulit
seorang anak. Tujuan dari pasal ini kependudukan. Sebab, selama ini mereka,” katanya.
kata dia adalah untuk melindungi banyak keluhan dari para kepala dinas
hak-hak seorang anak yang perka- terkait soal kelahiran dan domisili. Pada bagian lain, Wakil Ketua Ko-
winan orang tuanya belum sah Meski demikian, bukti kelahiran dari misi II DPR Arif Wibowo mendesak
menurut negara. Sebab, selama ini instansi seperti rumah sakit atau agar persoalan Kartu Tanda Pen-
ada pemahaman yang belum jelas bidan tetap harus dicantumkan tapi duduk (KTP) sudah beres pada 2014.
di masyarakat soal pengakuan anak tidak membutuhkan saksi. Sehingga RUU Adminduk yang
dari hasil perkawinan. mengatur soal KTP bisa langsung
Menanggapi hal ini, anggota dilaksanakan. “Jangan sampai ada
“Ada perkawinan yang sah di Komisi II DPR dari Fraksi Partai cerita masyarakat tidak bisa memilih
aga ma tapi belum sah di negara, Demokrat (FPD) FPD, Syaiful Anwar dalam Pemilu 2014 karena tidak
ada juga yang belum sah di agama menilai usulan pengakuan hak anak punya KTP,” katanya.
juga di negara. Usulan kami, bahwa dalam RUU ini sudah cukup bagus,
pengakuan anak itu bisa berlaku artinya anak yang dilahirkan oleh Arif mengkhawatirkan hal demi-
bagi orang tua yang perkawinannya perkawinan agama dan negara harus kian terjadi karena berkaca dari
belum sah menurut negara tapi terdaftar. Meski begitu, kata Syaiful, pengalaman buruk di sejumlah
sah menurut agama. Tapi tidak perlu juga dipikirkan bagi anak yang kabupaten. Pejabat setempat
berlaku bagi anak hasil perzinahan,” dilahirkan di luar nikah, dengan kata enggan melayani masyarakat yang
ujarnya. lain anak yang dilahirkan dari proses diketahui merupakan basis partai
perzinahan. politik tertentu. “Peta kabupaten kita
Dengan kata lain, kata Irman, itu kan peta kecurangan,” katanya.
anak yang lahir dari perkawinan ibu “Anak yg dilahirkan di luar nikah
dan ayah yang tidak disahkan oleh itu adalah penduduk Indonesia juga, Ada juga pejabat daerah yang
agama maupun negara, tidak akan apalagi jumlahnya tidak sedikit. Kita mengatakan bahwa penduduk yang
diakui.“Kasarnya hasil perzinahan, bisa lihat dilokalisasi, banyak anak- tidak punya KTP bisa mencoblos
itu tidak mendapat pengakuan,” anak yang lahir. Anak-anak itu tidak dengan menggunakan paspor. “Lha,
tegasnya. salah, yang salah adalah orang bagaimana punya paspor, KTP saja
tuanya. Saya pikir perlu ada pasal yg tidak punya?” ujarnya.
Sementara anak-anak yang lahir mengatur soal ini,” tegasnya.
dari ibu dari perkawinan sah secara Menurut Arif, basis data pemilih
agama tapi belum disahkan secara Sementara itu, anggota Komisi lewat KTP sangat penting karena
negara (nikah siri-red), akan diberi II DPR dari FPDIP, Eddy Mihati kartu itulah dokumen yang akan
akta pengakuan. Dengan demikian, mengatakan pada prinsipnya di digunakan oleh pemilih. Kalau soal
kata Irman, anak tersebut memiliki dalam pencatatan kependudukan, KTP ini tidak diantisipasi secara
hak perdata dari ayahnya. seorang anak yang lahir di negara maksimal, maka dalam pemilu nanti,
ini dan dilahirkan oleh Warga Negara isu warga yang tak berpartisipasi
Selanjutnya pada pasal 50 Indonesia (WNI), otomatis harus karena tak punya KTP bakal kembali
disebutkan bahwa negara memberi tercatat sebagai warga negara. mencuat. “Itu akan mencoreng lagi
akta pengesahan bagi anak yang “Jangan sampai anak lahir karena wajah Pemilu kita,” ujarnya.
dilahirkan dari ibu hasil perkawinan dianggap proses ‘haram’ menurut
agama dan kemudian menikah pula agama, lalu itu tidak tercatat sebagai Urusan partisipasi warga tak bi-
secara negara dengan ayahnya. penduduk,” ujarnya. sa disepelekan dalam pemilu.
“Akta pengesahan itu lebih tinggi Sebab, pemilu bukan sekadar pesta
dari pengakuan,” katanya. Lain halnya dengan anggota DPR hura-hura, tapi alat legitimasi bagi
dari FPKS, Jazuli Juwaini, dalam pemerintah yang kredibel. “Kalau
Ia juga mengatakan untuk pen- rapat itu, pihaknya mengusulkan sekedar hura-hura lupakan saja
catatan kelahiran nantinya akan agar warga yang tidak lahir di dokter soal pikiran memajukan bangsa,”
berasaskan peristiwa seperti yang atau bidan juga bisa mendapatkan katanya.(nt)
dicantumkan dalam pasal 27. kemudahan. Mereka tidak harus
“Artinya, kalau ada yang lahir di menyertakan surat dari dokter atau

46 PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013