Page 47 - MAJALAH 104
P. 47
LEGISLASI
DPR Bertekad Selesaikan RUU Jaminan Produk Halal (JPH)
Lindungi Masyarakat
Dapatkan Kepastian Produk Halal
Anggota Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengemukakan, sampai sekarang Panitia Kerja (Panja)
Komisi VIII masih menginventarisir beberapa pasal yang menjadi perdebatan. Misalnya tentang keharusan
untuk perusahaan mendapatkan sertifikasi itu mandatory (wajib) atau sukarela. Yang kedua ada beberapa
pasal tentang, apakah semua perusahaan melibatkan peran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun
semangatnya MUI tetap dilibatkan pada proses kelembagaan.
ang ketiga menyangkut ba- intinya, RUU Jaminan Produk Ha- ngan Parlementaria.
dan atau lembaga yang se- lal ini bisa betul-betul segera dise-
Ycara khusus melakukan tu- lesaikan. Pasalnya ini merupakan Terkait dengan Badan Khusus
gas dan fungsi penjaminan produk jaminan bagi warga negara untuk Jaminan Produk Halal, semangat
halal yang akan dibentuk nanti mendapatkan produk atau barang antara Dewan Pemerintah sama
dibawah kementerian atau lang- baik makanan-minuman yang ha- bahwa lembaga ini bisa bekerja
sung dibawah Presiden. “Namun lal,” katanya dalam wawancara de- dengan baik, sebab tidak hanya dari
PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013 47
