Page 48 - MAJALAH 104

Kemenag saja yang terlibat disitu, ting, karena dari awal sebagai tidak boleh beroperasi. “Kalau
tetapi juga dari Kementerian lain, otoritas untuk menjadi lembaga ada orang atau badan membuat
seperti Kemenkes, Kemendag dan mengeluarkan sertifikasi itu. Karena kecurangan pasti harus ada sanksi
Kementerian Perindustrian. itu fatwa harus diserahkan kepada tegas, sebab telah membuat rasa
lembaga tersebut bahwa suatu aman masyarakat terusik,” ia
Politisi Partai Golkar ini mene- produk itu halal atau tidak. menambahkan.
gaskan, tujuan membentuk UU JPH
adalah melindungi warga negara Saat ditanyakan apakah tidak akan Perkembangan baru
yang ingin mendapatkan kepastian tumpang tindih, anggota Dewan
produk halal. Selama ini misalnya, ini menyatakan tidak terjadi sebab Dalam laporannya beberapa
umat Islam harus mendapatkan lembaga pemeriksa halal (LPH) ini waktu lalu, Panja menyebutkan
rasa aman akan produk makanan lebih menitikberatkan tugasnya disepakati oleh Pemerintah dan
minuman yang betul-betul halal, pada penelitian, pengkajian dan Panja DPR dibentuknya Badan yang
dan ini menjadi tugas pemerintah. akreditasi. Sementera apakah suatu secara khusus melakukan tugas dan
Intinya bagaimana caranya fungsi penjaminan produk
p r o d u k- p r o d u k y a n g
dikonsumsi masyarakat
b e t u l - b e t u l d i j a m i n . Kehadiran UU JPH
S e k ar an g s u d ah a d a diyakini Ace Hasan,
cuma belum ada payung
hukumnya. “Jadi ingin buat membuat masyarakat
payung hukum tentang
produk halal,” tegasnya akan lebih tenang,
dengan menambahkan akan semakin ada
bahwa selama ini diakui
hanya melibatkan MUI kepastian suatu produk
saja nanti bisa melibatkan
ormas lain, seperti NU halal atau tidak dan
dan Muhammadiyah yang akan lebih jelas.
mempunyai BP POM sendiri
.
halal. Kecenderungannya
S e m u l a l a n j u t A c e masing - masing frak si
H as an Sy adzil y, R U U menghendak i adany a
JPH direncanakan akan Badan/Lembaga Penjamin
diselesaikan pada masa Produk Halal dibawah suatu
persidangan IV bulan Juli Kementerian.
ini tetapi karena masih ada
perdebatan, maka diharapkan pada produk itu halal atau tidak itu fatwa Te r k a i t d e n g a n L e m b a g a
masa persidangan bulan Agustus agama. Fatwa agama diserahkan Pemeriksa Halal (LPH) disepakati
mendatang bisa selesai. kepada MUI. lembaga tersebut bersifat terbuka,
artinya pemeriksa produk halal
Menjawab pertanyaan mengenai Kehadiran UU JPH diyakini Ace dapat dilakukan oleh lembaga yang
Lembaga Pemeriksa Halal yang Hasan, membuat masyarakat akan dibentuk pemerintah atau swasta.
akan dibentuk nanti, Ace Hasan lebih tenang, akan semakin ada Sedangkan terkait dengan MUI
menjelaskan, jaminan produk kepastian suatu produk halal atau dalam penjaminan produk halal
halal ini bukan hanya di Jakarta tidak dan akan lebih jelas. Bagaimana disepakati dilakukan kerja sama
tetapi harus diberikan kesempatan kemudian bila ada perusahaan yang dengan lembaga tersebut.
kepada semua, asal sesuai kriteria mengeluarkan produk makanan-
yang ditetapkan UU. Seperti ada minuman ternyata mengandung Dengan kesepakatan tersebut maka
ahli agamanya, ada ahli kimianya, babi dan tidak mendaftarkan bahwa peran MUI sebagai representative
orangnya terpercaya, kalau itu boleh produknya halal atau haram, maka dari ulama adalah, auditor halal
silahkan saja. Tetapi akreditasi itu bisa diberi sanksi tegas. diangkat Badan/Lembaga setelah
diberikan ijinnya oleh badan khusus disertifikasi oleh MUI atau setelah
yang menangani produk halal. Soal sanksi lanjut Ace, masih mendapat sertifikat dari MUI. Selain
diba has namun tentunya akan itu MUI menetapkan fatwa halal
Ia tidak mengelak jika MUI secara masuk dalam sanksi pidana, kalau dan menandatangani sertifikat halal
tradisional dan secara historis yang melakukan suatu perusahaan bersama Badan/Lembaga. (mp) Foto:

memi liki peran yang sangat pen- maka bisa ijinnya dicabut sehingga Odjie/Parle.

48 PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013