Page 53 - MAJALAH 210

KU N KER
K OM ISI X

“Semua guru-guru itu lolos
dalam tes, hendaknya ditempatkan di
tempat awal, tempat asal. Sehingga
mengganggu stabilitas pendidikan di
sekolah-sekolah, di seluruh penjuru
tanah air,” tegas Djohar.
Djohar menilai, rendahnya gaji
guru honorer yang hanya berkisar
Rp300.000 tersebut tidak manusiawi.
Meski begitu, ia menjelaskan bahwa
dalam kunjungan Komisi X DPR RI ke
Deli Serdang tersebut, disampaikan
bahwa berbagai program digalakkan
Bupati dan pemerintah daerah
guna memastikan kegiatan belajar
mengajar dapat berjalan dengan
efektif meski dengan segala
keterbatasan. Ia juga mengapresiasi
Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat saat Kunjungan Kerja ke Deli Serdang, Sumut.
sekaligus berharap program-program
Ancaman Kekosongan yang saat ini tengah dijalankan Deli
walaupun melalui apa namanya, Tenaga Pengajar Harus Serdang untuk pendidikan di sana
PPPK (misalnya),” ungkap Mujib ketika Diantisipasi dapat lebih kokoh.
ditemui Parlementaria usai “Oleh karena ini, kita mungkin akan
mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Masih di Sumatera utara, Anggota bekerjasama dengan pemerintah
Komisi X DPR RI di Kabupaten Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin pusat, Menteri Pendidikan, untuk
Deli Serdang, Sumatera Utara, mewanti-wanti pemerintah jangan mencari peluang peluang ‘apa
pertengahan Juni ini. sampai membuat kebijakan yang yang bisa kita bantu untuk guru
Politisi Partai Golkar tersebut tidak tepat dalam menyelesaikan guru yang seperti ini’. Mereka
melanjutkan, guna mewujudkan permasalahan pendidikan. Sebab, belum lolos diterima tetapi aktivitas
hal tersebut, Komisi X DPR RI perlu kebijakan yang ada seperti mereka (guru honorer) masih sangat
berkolaborasi dengan berbagai mengangkat guru menjadi Pegawai sangat diperlukan bagi sekolah.
Kementerian/Lembaga lainnya yang Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Mungkin perlu adanya biaya biaya
merupakan mitra dari komisi lain, (PPPK) menimbulkan permasalahan penelitian, tunjangan dan apa yang
sebab ranah fungsi Komisi X DPR kekosongan tenaga pengajar di bisa kita berikan sehingga mereka
RI terbatas pada fungsi guru dan lembaga pendidikan swasta, yang mendapatkan dana guna memenuhi
pendidikan. Sedangkan untuk fungsi merupakan tempat semula guru kebutuhan hidupnya,” terang politisi
kepegawaian maupun keuangan tersebut mengajar. Partai Gerindra itu. ljk,hal/es
berada pada komisi lain, yakni Komisi
II DPR RI dan Komisi XI DPR RI.
“Tapi memang kebetulan
ketemu kelemahan kami memang
harus kolaborasi Pak. Komisi X
sendirian enggak bisa, karena
kebetulan yang ngurus fungsi
pendidikannya, gurunya di kami,
Komisi X. Tapi fungsi kepegawaiannya
adalah di BKN kemudian KemenPAN-
RB (mitra kerja Komisi II DPR RI),
uangnya yang merancang itu
juga berada di lembaga lainnya
(Kemenkeu). Karena itu memang
kolaborasi menjadi satu catatan
penting,” imbuh Mujib. Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin saat kunjungan kerja ke Deli Serdang

TH. 2022 EDISI 210 PARLEMENTARIA 53