Page 49 - MAJALAH 210

KU N KER
K OM ISI VI I I

lebih khusus lagi pelayanan terhadap
calon jemaah haji,” jelas Marwan
dalam sambutannya.
Menurut Marwan, tahun ini
merupakan tahun krusial. Sehingga
harus menjadi tonggak keberhasilan
kita untuk meyakinkan kepada
negara-negara lain, terutama kepada
Arab Saudi, bahwa Indonesia mampu
dan berhasil dalam membina,
melayani, dan melindungi para
jemaah haji pada penyelenggaraan
ibadah haji tahun ini.
“Keberhasilan kita pada tahun ini
akan sangat menentukan terhadap
penyelenggaraan ibadah haji tahun- RIA/PDT
tahun mendatang,” ungkapnya. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang saat pertemuan dengan Kakanwil Kemenag Sumatera Utara di Medan.

Moderasi
Beragama Harus Kementerian Agama RI belum Dalam kesempatan yang
Diimplementasikan berjalan di tengah masyarakat, sama, Anggota Komisi VIII DPR RI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI baru sebatas di lingkungan John Kennedy Azis pun menyoroti
Diah Pitaloka mengakui Program Kemenag. Oleh karenanya, Diah anggaran Moderasi Beragama yang
Moderasi Beragama yang dijalankan berharap program ini dapat bernilai triliunan itu. Bahkan terungkap
memiliki fungsi yang lebih luas dalam pertemuan antara Komisi
di tengah masyarakat dan dapat VIII DPR RI dengan stakeholder di
diimplementasikan di seluruh Lombok Barat, anggaran yang
elemen masyarakat. Program Moderasi Beragama yang
“Anggaran (Program Moderasi digelontorkan sekitar Rp50 juta,
Beragama) di atas Rp3 trilliun lebih bahwa itu tidak mempunyai arti
dan ini sebagai review atau evaluasi bagi mereka. Menurut John, tujuan
program. Kita berharap ke depan, Program Moderasi Beragama adalah
(Program Moderasi Beragama) bagaimana umat di Indonesia yang
tidak hanya (diimplementasikan) di memiliki kemajemukan beragama,
jajaran Kementerian Agama, tapi suku, adat, budaya dapat melahirkan
juga di dalam ruang-ruang dialog kerukunan, baik kerukunam
antar agama di tengah masyarakat,” beragama, bertetangga, berkeluarga,
kata Diah saat memimpin dan sebagainya.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII “Makanya nanti kita lakukan
DPR RI ke Lombok, Nusa Tenggara (evaluasi). Dengan kejadian (konflik
Barat. di Lombok Barat) seperti ini kan
Diah melanjutkan, temuan berarti tidak optimal jalannya
implementasi Program Moderasi program ini. Dan nanti kita akan
Beragama di lapangan nantinya kita lakukan pengawasan, kita akan
akan menjadi bahasan dan catatan rapat kerja, nanti kita menanyakan
bagi Komisi VIII DPR RI, terutama tentang permasalahan ini sampai
dalam rapat kerja membahas sejauh mana. Artinya anggaran yang
anggaran Kemenag. “Meskipun kita dianggarkan untuk Kementeriaan
NADIA/PDT belum bicara nominal, tapi artinya Agama tentang moderasi beragama
itu dapat artinya berfungsi secara
fungsinya (moderasi beragama)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat ada dan jelas untuk lebih meluas di optimal dengan tujuannya tentu adil,
makmur, dan sejahtera,” harap politisi
tengah masyarakat,” ujar politisi PDI-
Kunjungan Kerja di Lombok NTB.
Perjuangan tersebut. Partai Golkar tersebut. les,rnm,ndy/es

TH. 2022 EDISI 210 PARLEMENTARIA 49