Page 52 - MAJALAH 210

KU N KER
K OM ISI X

Soroti Permasalahan itu, kita harus duduk ersama semua

kementerian yang terlibat. Jangan
Pendidikan di Daerah hanya menjalankan program yang
berdasarkan ide dasarnya dari
Kemendikbud saja,” pungkas Dede.
Legislator daerah pemilihan
(dapil) Jawa Barat II ini menyatakan,
jika Presiden Joko Widodo
Pendidikan merupakan salah satu konsen yang menginstruksikan untuj memperbaiki
diawasi oleh Komisi X DPR RI. Banyak permasalahan SDM, berarti seluruh kementerian
yang mendesak untuk diurai, diantaranya terkait harus duduk sama-sama
sarpras penunjang sekolah penggerak, hingga ke menjelaskan rencana dan program
yang akan dijalankan. Misalnya
permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan. di daerah Terdepan, Terpencil dan
Tertinggal (3T), apa saja sarpras yang
dibutuhkan, baru bisa berbicara
tentang peningkatan SDM. Karena
tanpa fasilitas pendukung seperti
listrik dan internet, pelajar yang
berada di pesisir dan kepualauan
tidak memiliki kesempatan yang
sama.
“Nah, kunci utama peningkatan
SDM adalah semua memiliki
kesempatan yang sama. Untuk itu,
semua pihak harus duduk bareng,
sebetulnya peta jalan pendidikan kita
ke depan ini mau kemana? Kalau kita
mau bicara anak-anak pandai dalam
dunia digital industri 4.0, maka untuk
menuju ke sana butuh apa saja. Jadi
menurut saya, intinya di republik ini
Wakil Ketua Komisi X DPR RI saat memimpin Kunjungan Kerja ke Palembang, Sumsel memang koordinasi adalah barang
yang mahal sekali,” seloroh Dede.
akil Ketua Komisi tujuan menuju kepada era digitalisasi
X DPR Dede benar-benar bisa berjalan, tidak Saatnya Pemerintah
Yusuf meminta hanya untuk sekolah penggerak saja Apresiasi Guru
pemerintah tapi bisa juga dilakukan untuk semua Anggota Komisi X DPR RI Mujib
W menyiapkan sekolah,” ujar Dede saat memimpin Rohmat menilai sudah saatnya
sarana dan prasarana untuk Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi pemerintah memberikan apresiasi
menunjang pelaksanaan Program X DPR RI meninjau pelaksanaan kepada para guru. Menurutnya,
Sekolah Penggerak (PSP). Program Sekolah Penggerak (PSP) seorang guru bukanlah sekedar
Menurut Dede, pemerintah tidak di Palembang, Sumatera Selatan, pencari kerja karena faktanya mereka
boleh hanya berbicara program pertengahan Juni ini. telah bekerja sejak lama, bahkan
atau project based, tapi harus Menurut politisi Partai Demokrat puluhan tahun mendedikasikan
menyiapkan platform menuju era ini, sebaiknya pemerintah diri sebagai guru, sehingga dirinya
digital. Pasalnya, Komisi X DPR RI mengutamakan delapan standar menginginkan guru honorer diangkat
masih menemukan ketidaksiapan pendidikan, salah satunya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
fasilitas seperti infrastruktur internet, ketersediaan ruang kelas. “Kalau “Kami sangat setuju sekali dan
listrik dan pelatihan SDM. ruang kelasnya sudah mau roboh akan menjadi kesimpulan dari (rapat)
“Itu sebabnya pelatihan gimana? Ini kan juga menjadi Komisi X dengan pemerintah, bahwa
pendidikan kepada para guru agar standar pendidikan yang harus kita mereka (guru honorer) sebaiknya
kompetensinya meningkat sebagai sepakati bersama. Jadi oleh karena langsung saja diangkat menjadi PNS,

52 PARLEMENTARIA EDISI 210 TH. 2022