Page 55 - MAJALAH 210

KU N KER
K OM ISI XI

(2.209.822,38), Jawa Tengah
(1.420.799,91), Sumatera Utara
(859.870,95,), Riau (843.211,15),
Kalimantan Timur (695.158,33),
Banten (665.921,92), dan Sulawesi
Selatan (545.230,03).
Karena itu, Anggota Fraksi
PDI-Perjuangan DPR RI ini meminta
agar perusahaan-perusahaan
yang rutin membayar pajak
ke pemerintah pusat, jangan
sampai malah feedback berupa
peningkatan kesejahteraannya
malah diterima masyarakat lain.
“Ini yang menjadi keprihatinan
AARON/PDT kita bersama. Terutama di dapil
saya di (kawasan) Tangerang utara.

Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny saat pertemuan dengan para mitra kerja di Bandung, Jawa Barat. Masih banyak masyarakat yang
miskin dan belum bisa menerima
manfaat dari pajak-pajak kepada
ekonomi yang didukung oleh kepada industri-industri besar,” ujar negara yang diperoleh pemerintah,”
kondisi pandemi yang terkendali, Marinus saat mengikuti Kunjungan ujar wakil rakyat dari dapil Banten
pelonggaran pembatasan kegiatan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke III yang meliputi Kabupaten
masyarakat, dan peningkatan Kantor Perwakilan Kementerian Tangerang, Kota Tangerang, dan
aktivitas ekonomi. Keuangan Provinsi Banten, di Kota Tangerang Selatan ini.
”Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kantor Penerimaan Pajak dan Bea Marinus mendorong agar
(OJK) di daerah memiliki peran Cukai (KPPBC), Tangerang Selatan, pemanfaatan potensi pajak yang
strategis dalam mengoptimalkan Banten, baru-baru ini. terus meningkat dari industri
program dan kebijakan yang Berdasarkan data Badan Pusat yang ada di Banten, dapat
ditujukan untuk menciptakan sumber Statistik (BPS), Banten hanya dikembalikan ke masyarakat
ekonomi baru, meningkatkan berada di peringkat delapan berupa peningkatan kesejahteraan
intermediasi lembaga keuangan sebagai provinsi terkaya di melalui pembangunan dan insentif
dalam mendukung pembiayaan, Indonesia berdasarkan Produk UMKM. “Sehingga, seharusnya
dan memberikan perlindungan bagi Domestik Regional Bruto (PDRB) optimalisasi penerimaan pajak ini
konsumen sektor jasa keuangan di pada 2021. Dengan rincian dilakukan secara massal melalui
daerah,” jelas Jefri saat pertemuan (dalam miliar rupiah), yaitu DKI instansi-instansi pemerintah tidak
dengan para mitra kerja di Bandung, Jakarta: (2.914.581,08), Jawa hanya dilakukan oleh Kementerian
Jawa Barat. Timur (2.454.498,80), Jawa Barat Keuangan,” jelasnya. lmcn,ron,rdn/es

Insentif Pajak UMKM
Perlu Dioptimalkan

Anggota Komisi XI DPR RI
Marinus Gea menilai sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
harus senantiasa diberikan insentif
perpajakan guna mendorong
pertumbuhan ekonomi masyarakat
Provinsi Banten. Menurutnya, UMKM
telah berjasa besar dalam menjadi
tonggak perekonomian baik di level
nasional maupun lokal.
“Ini yang kita dorong terus agar RIDWAN/PDT
insentif pajak ini tidak hanya diberikan
Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea.

TH. 2022 EDISI 210 PARLEMENTARIA 55