Page 37 - MAJALAH 213
P. 37
KU N KER
K OM ISI I I
wakil rakyat, sudah lebih dari satu
tahun pihaknya ikut melakukan
pendampingan kepada masyarakat
yang notabene menjadi korban
sengketa pertanahan tersebut.
Hal itu bermula ketika pemerintah
menerbitkan SK Hak Penguasaan
Lahan (HPL) kepada Pemerintah
Kota Surabaya pada tahun 1997 lalu.
Padahal sebelumnya, sejak
puluh tahun lalu banyak masyarakat
yang telah menggunakan tanah
tersebut dengan mengantongi Ijin
Pemakaian Tanah (IPT) atau melalui
berbagai perda-perda surat hijau
sejak tahun 1977. Dengan terbitnya
SK HPL tersebut masyarakat
yang selama ini menggunakan
lahan tersebut diwajibkan untuk
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat kunspek di Kantor Wilayah BPN Jawa Barat di Bandung. FOTO: HUSEN/NVL
membayar uang sewa atau
restribusi serta PBB setiap tahunnya
memperkuat peran negara dalam segera diselesaikan, salah satunya kepada Pemkot Surabaya.
melakukan pengelolaan aset berupa adalah terkait dengan permasalahan Hal ini tentu sangat
lahan atau tanah sebagaimana diatur pertanahan, seperti surat ijo, dan memberatkan masyarakat.
dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang permasalahan pertanahan antar Masyarakat pemegang surat ijo
hak menguasai oleh negara untuk Warga Waringin Sumiarjo Joyoboyo juga menganggap bahwa Tanah
kepentingan rakyat Indonesia. “Dalam (Warjoyo) dengan PT KAI. Serta Aset Pemkot Surabaya bukan
kaitan peran negara dalam mengelola antara Aliansi Penghuni Rumah Tanah milik pemerintah setempat.
aset berupa tanah berhubungan Negara dengan PT KAI,” ungkap Adapun dalam pertemuan itu,
erat dengan keberadaan pemberian Rahmat saat Kunjungan Kerja Spesifik Rahmat bilang, Kepala Kantor
perizinan HGU yang kerap Komisi II DPR RI Ke BPN Kanwil Jawa Pertanahan Surabaya I dan II juga
bermasalah, misalnya tumpang tindih Timur, Selasa (13/9). telah memberikan laporan bahwa
pemilikan izin, hingga lahan terlantar,” Politisi dari Fraksi Partai Gerindra dalam waktu dekat ada solusi
tuturnya. ini menjelaskan bahwa sebagai penyelesaian. lman,mh,ayu/es
Minta Kanwil BPN Jatim
Selesaikan PR
Anggota Komisi II DPR RI
Rahmat Muhajirin mendorong Badan
Pertanahan Nasional (BPN) khususnya
Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur,
agar segera menyelesaikan berbagai
masalah pertanahan yang terjadi di
wilayah tersebut. Meski BPN Kanwil
Jawa Timur berprestasi karena
melaksanakan program Pendaftaran
Tanah Sistemasti Lengkap (PTSL)
terbanyak se Indonesia, namun
ia melihat masih terdapat banyak
pekerjaan rumah.
“Saya melihat masih banyak PR
(Pekerjaan Rumah) yang juga harus Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Muhajirin saat pertemuan di Kanwil BPN Jawa Timur. FOTO: AYU/NVL
TH. 2022 EDISI 213 PARLEMENTARIA 37
