Page 36 - MAJALAH 213

KU N KER
K OM ISI I I

Harap BPN Mampu Urai Panja ini dibentuk karena banyak
sekali pengaduan yang kita dapatkan
Masalah Pertanahan baik yang didapat dari individu atau
turun ke daerah masing-masing
ketemu dengan masyarakat atau juga
ada yang datang mengadu ke DPR.

Dalam lawatannya ke beberapa daerah, Komisi II Soroti Ketimpangan
DPR RI mendorong kepastian hukum terkait masalah Penguasaan Tanah
pertanahan yang disengketakan, agar persoalan Wakil Ketua Komisi II DPR RI
pertanahan yang ada selama ini, dapat diselesaikan Saan Mustopa mengungkapkan
sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga ketimpangan atas penguasaan tanah
di Indonesia ternyata sudah akut.
mengurai satu persatu kondisi serta kendala yang Ada ketidakadilan struktural di balik
dihadapi selama ini. konflik agraria selama ini. Tanah
rakyat dirampas untuk kepentingan
elit oligarki.
etua Komisi II DPR RI PTPN dan beberapa lainnya,” ungkap “Ketimpangan dan ketidakadilan
Ahmad Doli Kurnia Ahmad Doli usai pertemuan yang penguasaan tanah di Indonesia sudah
Tanjung menyebutkan, berlangsung di Medan, Sumatera sangat akut, ini sebagai penyebab
kunjungan kerja Komisi Utara, Selasa (13/9). akar konflik Agraria. Konflik Agraria
K II ke Sumut kali ini Harapannya, ke depan adalah buah ketidakadilan struktural,
untuk mengetahui sejumlah masalah pemerintah, kepolisian, kejaksaan dan tetapi masih dianggap sebagai konflik
pertanahan di Sumut. Terlebih BPN mempunyai sebuah panduan horizontal,” ucap Saan di Kantor
Komisi II DPR RI telah membentuk (roadmap) dalam menyelesaikan Wilayah Badan Pertanahan Nasional
tiga panitia kerja (panja), yakni Panja permasalahan tanah di Sumut. (BPN) Jawa Barat di Bandung, Selasa
Pemberantasan Mafia Pertanahan, “Makanya kita undang kapolda, kajati, (13/9).
Panja Evaluasi Pengukuran Ulang HGU, kakanwil BPN untuk menyelesaikan Kata Saan, tanah rakyat banyak
HGB dan HPL serta Panja Tata Ruang. masalah ini,” sebutnya. dirampas demi segelintir elit oligarki
“Kami datang ke Sumut dan Dijelaskan Doli, tiga Panja yang yang tidak pernah puas. Tercatat 68
seperti diketahui Sumut ini salah satu dibentuk Komisi II DPR RI, lantaran persen tanah di Indonesia dikuasai
secara nasional paling kronis masalah banyaknya permasalahan kasus tanah 1 persen kelompok pengusaha dan
tanahnya, dengan masalah eks HGU hampir di seluruh wilayah Indonesia. korporasi besar. Sementara lebih
dari 16 juta rumah tangga petani
bergantung hidup pada lahan yang
rata-rata hanya di bawah setengah
hektar. Dan potensi kerugian negara
dari pengelolaan HGU melebihi batas
izin mencapai Rp380 triliun.
“Dalam lima tahun terakhir
paling tidak sebanyak 2.288 konflik
agraria terjadi. Sebanyak 1.437 orang
dikriminalisasi atas konflik agraria ini.
Lalu, 776 orang dianiaya, 75 orang
tertembak, dan 66 orang tewas
di wilayah konflik agraria,” papar
politisi Partai Nasdem itu. Soal isu
hak guna usaha (HGU), Komisi II DPR
RI berkepentingan mengawasinya,
terutama tanah HGU yang terlantar.
Keberadaan tanah-tanah HGU,
lanjut legislator dapil Jabar VII ini, bisa
Tim Kunker Komisi II DPR RI foto bersama usai pertemuan dengan mitra kerja di Medan. FOTO: ANDRI/NVL

36 PARLEMENTARIA EDISI 213 TH. 2022