Page 18 - MAJALAH 218

PENG A W AS AN

Dilematis BRIN: Tata Kelola Buruk

di Tengah Harapan yang Besar

Sejak terbentuk melalui amanat Peraturan Presiden Kemenpan RB. Kemudian selanjutnya
Nomor 33 Tahun 2021, Badan Riset dan Inovasi dilakukan pengadministrasian oleh
Nasional (BRIN) terus menuai polemik di masyarakat lembaga yang mengurusi administrasi
kepegawaian.
hingga kini. Pasalnya, lembaga ini terbentuk melalui Ombudsman RI juga menemukan
peleburan dari sejumlah lembaga riset, termasuk adanya ketidaksiapan BRIN dalam
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) menerima peralihan pegawai. Hal ini
dibuktikan dengan banyaknya peneliti
dari 34 (tiga puluh empat) kementerian/lembaga. yang tidak dapat melaksanakan
Dampaknya, sangat signifikan, tidak hanya kegiatan penelitian karena terkendala
konsolidasi anggaran, namun juga sumber daya dengan aset, struktur organisasi dan
anggaran. Selanjutnya, dalam proses
manusia para cerdik cendekia harus berubah status peralihan aset dari kementerian
dan penghasilan mereka. atau lembaga ke BRIN tidak melalui
koordinasi kelembagaan yang

adahal, jika merujuk
pada semangat
pembentukannya, Berarti anggaran yang
BRIN didirikan untuk
Pmembangun pusat dialokasikan untuk
riset nasional yang dapat berdaya menyerap kondisi
saing global dengan SDM riset masyarakat di bawah dan
unggul. Terlebih, BRIN merupakan
implementasi operasional dari amanat terkait riset hanya kurang
yang diatur dalam Undang-Undang lebih Rp2 triliun, yang
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem di dalamnya ada Rp800
Nasional Ilmu Pengetahuan dan miliar itu, yang ternyata
Teknologi (UU Sisnas Iptek)
Dalam salah satu sasaran realiasasinya hanya
strategisnya, BRIN pun memiliki Rp100 miliar. Ke mana itu
capaian untuk menjadi lembaga yang semua.
memiliki tata kelola efektif, efisien,
dan akuntabel. Termasuk, salah satu Maman Abdurahman
tujuan didirikannya BRIN adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
terwujudnya tata kelola pemerintahan FOTO: OJI/NR
di Badan Riset dan Inovasi Nasional
yang baik dan bersih. mengenai proses peralihan pegawai, berwenang dalam hal ini Kementerian
Namun, malang tak dapat ditolak, peralihan aset, dan kesejahteraan Keuangan, melainkan langsung
mujur tak dapat diraih. Visi, misi, pegawai. dilakukan permintaan oleh BRIN
tujuan, dan sasaran strategis tersebut Pada proses peralihan pegawai, kepada kementerian atau lembaga
menemukan jalan terjalnya untuk Ombudsman menemukan terkait.
diwujudkan. Lembaga Ombudsman, penyimpangan prosedur oleh pihak Ombudsman juga menyoroti
disampaikan Komisioner Robert Na BRIN. Hal itu, karena peralihan temuan dampak kesejahteraan
Endi Jaweng, misalnya, menemukan pegawai merupakan amanat UU yang pegawai. BRIN dinilai tidak optimal
sejumlah masalah di BRIN, khususnya seharusnya merupakan kewenangan dalam pelayanan hak administrasi

18 PARLEMENTARIA EDISI 218 TH. 2023