Page 20 - MAJALAH 218

ANGG ARAN

Insentif Kendaraan efektivitas dari kebijakan yang akan
dibuat,” pungkasnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi VII
Listrik, Bijakkah? DPR RI Abdul Kadir Karding menilai
kebijakan subsidi kendaraan listrik
ini bukan merupakan langkah
yang jitu dalam upaya mendorong
Dalam misi memberikan kontribusi pencapaian zero transisi energi baru ke terbarukan.
carbon pada tahun 2060, pemerintah membuat Ia menganggap hal ini malah hanya
kebijakan memberikan insentif atau subsidi bagi akan menghabiskan banyak anggaran
sementara dampak yang dihasilkan
kendaraan listrik baik motor dan mobil yang cenderung kurang baik.
direncanakan dimulai pada Maret 2023. “Menurut saya, kebijakan ini sekali
lagi kebijakan yang semangatnya

nggota Komisi XI
DPR RI Anis Byarwati
menegaskan, Kami sudah banyak
pemerintah harus
A mengkaji ulang subsidi memberikan masukan
kendaraan listrik. Ia menilai masih terkait pemberian subsidi
banyak prioritas kebijakan lain yang ini. Bahkan, Badan
seharusnya diurus oleh pemerintah,
terutama untuk penganggaran Anggaran DPR RI juga
dengan jumlah besar seperti subsidi menegaskan tidak ada
motor listrik. alokasi anggaran APBN
“Kami sudah banyak memberikan
masukan terkait pemberian subsidi 2023 untuk anggaran
ini. Bahkan, Badan Anggaran DPR RI subsidi motor listrik ini.
juga menegaskan tidak ada alokasi
anggaran APBN 2023 untuk anggaran
subsidi motor listrik ini. Banyak MENTARI/NR Anis Byarwati
Anggota Komisi XI DPR RI
prioritas lain yang harus diurus oleh
pemerintah. Tidak sebanding dengan
program perlindungan sosial untuk besar, tetapi tidak efektif. Amanat bagus, tapi faktanya merusak banyak
rumah tangga miskin,” ujarnya dalam undang-undang untuk mengentaskan hal. Subsidi ini, kan, subsidi terbuka,
keterangan persnya Februari lalu. kemiskinan. Kemiskinan kita masih mau siapa saja yang beli motor dan
Tambahnya, terdapat beberapa tinggi, loh,” tegasnya. mobil kena (dapat) subsidi. Jadi,
aspek yang perlu diperhatikan Politisi Fraksi Partai Keadilan tidak ada miskin, tidak ada kurang
sebelum kebijakan subsidi ini Sejahtera itu terus menegaskan mampu, semua bisa dapat. Artinya
dikeluarkan, seperti aspek keadilan, agar pemerintah mengkaji ulang, apa? mobil di Jakarta (kita ambil
aspek demand, dan aspek produksi agar kebijakan ini tepat sasaran contoh Jakarta) akan bertambah
yang seharusnya dipersiapkan dan memperhatikan prioritas dan macet. Karena dengan beli mobil
terlebih dahulu. “Aspek keadilannya. efektivitas dalam pembuatan baru, tidak mengurangi mobil lama,
Ini buat siapa subsidi ini. Tentu saja kebijakan. “Pemerintah harus karena bukan konversi atau bukan
bukan untuk golongan masyarakat mengkaji ulang kebijakan insentif ini. penggantian, jadi asap emisinya
miskin subsidi motor listrik ini. Kebijakan yang diwacanakan itu besar tetap akan ada,” papar Karding, awal
Kemudian, demand-nya, apakah banget insentifnya. Padahal masih Februari lalu saat mengikuti rapat
sudah banyak atau belum, dan banyak masalah-masalah kemiskinan, denga PT. PLN.
terakhir produksinya apakah sudah stunting, dan permasalahan lainnya, Lanjutnya, uang negara begitu
lengkap dan siap? Jangan sampai harusnya ada yang lebih prioritas, banyak terbuang. Dimana subsidi
menggelontorkan uang yang begitu dan penting untuk memperhatikan motor listrik sebesar Rp7 juta dan

20 PARLEMENTARIA EDISI 218 TH. 2023