Page 19 - MAJALAH 218

PENG A W AS AN

kepegawaian terhadap pegawai yang program Masyarakat Bertanya BRIN di luar pulau dengan akses internet
sedang berproses naik golongan atau Menjawab (MBBM). Namun, dalam minim. Ia menyoroti program tersebut
jabatan. temuan Maman, realisasi program lantaran bersikap diskriminatif
tersebut hanya menghabiskan terhadap masyarakat yang berada di
Sorotan Kinerja BRIN anggaran Rp100 miliar. Sehingga, kepulauan atau daerah terpencil yang
Temuan-temuan permasalahan Rp700 miliar sisanya menjadi minim akses internet.
di atas pun tak luput dari kejanggalan yang perlu dilakukan “Terkait Barista, sistem
pengawasan DPR, khususnya Komisi audit khusus dengan tujuan tertentu pendaftaran online. Fix, tidak boleh
VII. Puncaknya, terjadi per akhir terkait penggunaan pagu anggaran dinego. Teman-teman kami di luar
Januari 2023 silam. Dalam Rapat BRIN T.A. 2022 oleh BPK RI. pulau nangis, Pak. Mereka tidak bisa
Kerja bersama BRIN membahas Kecurigaan terhadap Program mengakses. Boro-boro internet, listrik
realokasi anggaran tahun 2023 dan MBBM ini, juga disampaikan oleh aja byarpet loh. Kami menyampaikan
evaluasi anggaran tahun 2022, Wakil Anggota Komisi VII DPR RI Dyah supaya bagaimana caranya ini bisa
Ketua Komisi VII DPR RI Maman Roro Esti. Berdasarkan pengecekan diolah biar aksesnya mudah,” kata
Abdurahman mempertanyakan di lapangan yang dilakukan oleh Ratna.
anggaran total Rp6,38 triliun di tahun politisi Fraksi Partai Golkar itu,
2022, di mana Rp4 triliunnya dinilai program tersebut justru ada kerugian Penggantian Kepala
full dipakai untuk operasional belanja mencapai Rp270 juta. BRIN
kepegawaian. “Di Dapil saya, telah Karena itu, selain permintaan
“Berarti anggaran yang dikomunikasikan, pelaksanaan MBBM audit khusus, rekomendasi Komisi
dialokasikan untuk menyerap kondisi setiap titik Rp300 juta. Sedangkan VII DPR RI lainnya adalah meminta
masyarakat di bawah dan terkait riset realisasi di lapangan setelah saya pemerintah mengganti Kepala Badan
hanya kurang lebih Rp2 triliun, yang di hitung-hitung karena dilaksanakan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
dalamnya ada Rp800 miliar itu, yang di 18 titik, dan ada sebuah kerugian Laksana Tri Handoko. Penggantian
ternyata realiasasinya hanya Rp100 sebesar Rp270 juta yang seharusnya Laksana dinilai akan menjadi pintu
miliar. Ke mana itu semua?” ucap kita berikan ke masyarakat,” lanjutnya. masuk dalam menyelematkan BRIN
Maman kala itu. Senada, Anggota Komisi VII DPR Syaikhul Islam menjelaskan
Diketahui, alokasi anggaran BRIN RI Ratna Juwita mengkritik program sebagai lembaga baru, BRIN
pada tahun 2022, berjumlah Rp6,38 unggulan BRIN lainnya, yaitu Program harusnya fokus pada program
triliun. Untuk belanja operasional Bantuan Riset Talent (Barista). Politisi konsolidasi kelembagaan. Apalagi
kepegawaian habis kurang lebih Fraksi PKB itu mempersoalkan BRIN merupakan lembaga yang
Rp4 triliun. Adapun dari Rp2 triliun program ini yang dianggapnya tidak terbentuk atas berbagai entitas riset
sisanya, anggaran Rp800 miliar untuk inklusif bagi masyarakat yang berada dan inovasi yang jumlahnya belasan
hingga puluhan.
“Kami mendukung penuh putusan
rapat Komisi VII DPR untuk mengganti
Kepala BRIN. Kami menilai hingga
Kami mendukung penuh hampir dua tahun waktu berjalan
putusan rapat Komisi VII DPR belum ada kemajuan signifikan terkait
konsolidasi kelembagaan maupun
untuk mengganti Kepala kebijakan dari BRIN. Yang ada malah
BRIN. Kami menilai hingga kontroversi dan ketidakprofesionalan
hampir dua tahun waktu dari para pejabat BRIN,” ujar Syaikhul
Meskipun demikian, hingga berita
berjalan belum ada kemajuan ini diturunkan, Kabiro Komunikasi
signifikan terkait konsolidasi Publik Umum dan Kesekretariatan
kelembagaan maupun Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN) Driszal Friyantoni mengatakan,
kebijakan dari BRIN desakan mundur dari DPR RI tak
mengganggu kinerja Kepala BRIN.
Menurut Driszal, Laksana tetap
Syaikhul Islam beraktivitas kerja seperti biasa.
Anggota Komisi VII DPR RI
rdn/mh
FOTO: JAKA/NR

TH. 2023 EDISI 218 PARLEMENTARIA 19