Page 21 - MAJALAH 218
P. 21

ANGG ARAN






                  mobil listrik Rp80 juta. Kalau satu
                  orang Indonesia beli satu juta mobil
                  listrik dengan subsidi Rp80 juta    Apakah patut, di tengah
                  itu berapa banyak subsidi yang
                  dikeluarkan oleh negara. Sehingga,   situasi kita akan menghadapi
                  mobilnya bertambah banyak, dan      ekonomi global yang sulit,
                  jalanan pun tambah macet.           yang efeknya tentu akan
                     Sehingga Politisi Fraksi PKB itu
                  pun menilai jika kebijakan subsidi   berdampak pada ekonomi
                  motor dan mobil listrik itu menjadi   domestik lantas kita
                  salah satu upaya untuk mendorong    memikirkan subsidi untuk
                  transisi energi ke Energi Baru
                  dan energi Terbarukan (EBET),       rumah tangga mampu?
                  menurutnya hal itu  merupakan
                  kebijakan yang sangat terburu-       Said Abdullah
                                                       Ketua Badan Anggaran DPR RI
                  buru dan tidak menarik. Hal ini
                  dikhawatirkan akan terjadi ledakan
                  jumlah motor dan mobil di Indonesia,
                  tanpa mengurangi polusi yang ada.   domestik lantas kita memikirkan   hendaknya dipertimbangkan dengan
                  Oleh karenanya ia berharap kebijakan   subsidi untuk rumah tangga mampu?   matang dan seksama, agar akselerasi
                  tersebut perlu untuk dikaji ulang.  Apalagi, masih lebih dari separuh   Indonesia menuju transportasi rendah
                     Sebelumnya, Ketua Badan        jumlah rakyat kita yang belum    emisi, agenda mengurangi impor
                  Anggaran (Banggar) DPR RI Said    memenuhi standar makanan bergizi,   minyak bumi, usaha menyehatkan
                  Abdullah juga turut meminta       dan prevalensi stunting balita kita   APBN dan kebijakan berkelanjutan
                  pemerintah mengkaji ulang kebijakan   masih tinggi, tentu hal ini keluar dari   mengurangi tingkat kemiskinan dapat
                  ini. Ia mengatakan rencana pemberian   batas kepatutan. Mandat utama   berjalan seimbang.
                  subsidi ini tidak ada dalam APBN   konstitusi dan bernegara kita adalah   Diketahui pemerintah telah
                  tahun 2023. Terlebih pada tahun 2023,   mengentaskan rakyat dari kemiskinan.   mengeluarkan kebijakan insentif
                  Indonesia harus bersiap menghadapi   Hal inilah yang harus jadi kacamata   perpajakan untuk Kendaraan
                  situasi ekonomi global yang tidak   utama kita dalam merumuskan    Bermotor Listrik Berbasis Baterai
                  menentu sehingga membutuhkan      kebijakan prioritas,” tegasnya.  (KBLBB) melalui berbagai kebijakan,
                  ketangguhan fiskal pada APBN.         Said menambahkan, telah banyak   antara lain tax holiday 20 tahun, super
                     “Apakah patut, di tengah situasi   insentif yang diberikan pemerintah   dedaction hingga 300 persen atas
                  kita akan menghadapi ekonomi      kepada industri kendaraan listrik. Oleh   biaya penelitian dan pengembangan
                  global yang sulit, yang efeknya tentu   sebab itu, rencana untuk memberikan   pembangkit tenaga listrik, baterai,
                  akan berdampak pada ekonomi       subsidi mobil dan motor listrik   dan alat kelistrikan, pembebasan
                                                                                     PPN atas bahan baku pembuatan
                                                                                     baterai, pembebasan PPN atas
                                                                                     impor barang modal berupa mesin
                                                                                     dan peralatan pabrik untuk industri
                                        Artinya apa? mobil di Jakarta                KBLBB.
                                        (kita ambil contoh Jakarta)                     Perbedaan tarif PPnBM untuk
                                        akan bertambah macet. Karena                 KBLBB sebesar 0 persen sedangkan
                                                                                     yang BBM berkisar 15-70 persen.
                                        dengan beli mobil baru, tidak                Sementara bea masuk impor mobil
                                        mengurangi mobil lama, karena                incompletely knocked down maupun
                                        bukan konversi atau bukan                    completely knocked down sebesar
                                                                                     0 persen. Pengurangan bea balik
                                        penggantian, jadi asap emisinya              nama kendaraan bermotor hingga
                                        tetap akan ada.                              90 persen. Jika ditotal keseluruhan
                                                                                     insentif perpajakan ini mencapai 32
                                                                                     persen dari harga jual mobil listrik
                                         Abdul Kadir Karding
                                         Anggota Komisi VII DPR RI                   dan 18 persen dari motor listrik.
                                                                                         gal/mh
                               FOTO: JAKA/NR

                                                                                TH. 2023      EDISI 218      PARLEMENTARIA        21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26