Page 23 - MAJALAH 218
P. 23
LEGISL ASI
penyambut sekaligus dihidangkan
untuk upacara-upacara adat. Sopi
mengandung alkohol berkualitas baik
dengan kadar mencapai 40 persen.
Tak hanya NTT, misalnya di Papua,
Maluku, dalam hal-hal tertentu, minol
ini juga digunakan untuk upacara
adat.
Oleh karena itu, perlu pengaturan
spesifik dalam RUU Minol khususnya
yang menyangkut kearifan lokal.
“Sebagai Anggota Baleg, saya
mengharapkan masukan-masukan
yang ada ini juga mewakili daerah FOTO: TIARA/NR
kepulauan yang lain,” jelas Sulaeman
usai mengikuti Kunjungan Kerja Anggota Baleg DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon saat mengikuti Kunspek Baleg DPR RI ke provinsi NTT.
Spesifik Baleg DPR RI ke Provinsi
NTT, akhir Januari silam.
Hal senada juga diungkapkan
Anggota Baleg DPR RI Sondang Tiar
Debora Tampubolon yang menilai
aspek kearifan lokal perlu menjadi “Intinya, saat kami
Sebagai Anggota perhatian dalam penyusunan RUU sedang melakukan
Minol. Misalnya di NTT, selain menjadi
Baleg, saya daerah tujuan pariwisata, kearifan penyusunan, kami
mengharapkan lokalnya adalah sebagai penghasil melihat adanya
masukan-masukan minuman beralkohol tradisional. pembatasan,
Minol ditegaskannya bukanlah
yang ada ini juga sesuatu yang harus dilarang, namun sehingga benar-
mewakili daerah bagaimana merumuskan aturan- benar mulai
kepulauan yang lain. aturan pembatasnya. dari produksi,
“Intinya, saat kami sedang
melakukan penyusunan, kami melihat distribusi, sampai
adanya pembatasan, sehingga penggunaannya
Sulaeman L. Hamzah
Anggota Baleg DPR RI benar-benar mulai dari produksi, itu jelas tidak ada
jalur-jalur yang
tidak dikuasai oleh
negara.
Sondang Tiar
Anggota Baleg DPR RI
distribusi, sampai penggunaannya
itu jelas tidak ada jalur-jalur yang
tidak dikuasai oleh negara. Dan
bagaimana juga minuman-minuman
beralkohol produksi dari luar negeri
itu tidak secara bebas masuk ke
FOTO: TIARA/NR Indonesia yang mengakibatkan
tingkat kejahatan dan sebagainya itu
meningkat,” jelasnya.
pun/mh
Anggota Baleg DPR RI Sulaeman L. Hamzah saat mengikuti Kunspek Baleg DPR RI ke provinsi NTT.
TH. 2023 EDISI 218 PARLEMENTARIA 23