Page 25 - MAJALAH 226

LEGISL ASI

terhadap pelanggaran pasal 36 misalnya yang terkait dengan hoax, dua perilaku itu bisa diminimalisir
terkait pemberatan hukuman karena penipuan, hate speech,” ujar Taufiq seminimal mungkin. Ia mengaku
mengakibatkan kerugian terhadap ketika ditemui Parlementaria beberapa Komisi I DPR RI memiliki concern
orang lain. waktu lalu. agar PSE (Penyelenggara Sistem
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq Hal lainnya yang saat ini pun Elektronik) itu juga terlibat di dalam
Abdullah menjelaskan bahwa revisi menjadi perhatian Komisi I DPR RI proses moderasi terhadap konten-
undang-undang tersebut masih dalam pembahasan RUU ini adalah konten yang tidak pas. “Terutama
dalam proses pembahasan panitia penggunaan media digital untuk bisnis dua hal itu kita konsen, tentu yang
kerja (Panja). Adapun yang menjadi perjudian dan pornografi. Pasalnya, lain juga,” ungkap politisi dapil Jawa
perhatian dalam revisi ini, yakni ia menilai bahwa soal perjudian dan Tengah VII.
memperbaiki agar undang-undang pornografi, di samping merusak moral Komisi I DPR RI, lanjutnya,
ini tidak menjadi pasal-pasal karet, bangsa ternyata ini juga dimanfaatkan merumuskan diktum-diktum yang
sehingga diharapkan undang undang oleh mereka yang memposisikan memberikan kewenangan sangat
tersebut memiliki kepastian hukum. sebagai bisnis baik judi maupun besar kepada pemerintah untuk
“Lalu yang lain misalnya terkait pornografi. “Ini sungguh berbahaya.” melakukan pengawasan sekaligus
dengan mengantisipasi berbagai tekannya. mengeksekusi terhadap pelanggaran.
perilaku menyimpang. Saya Ia menilai bahwa harus ada langkah Lalu PSE juga diminta melakukan
menyebut perilaku menyimpang, yang sangat maju dari regulasi ini agar moderasi secara internal. hal/mh

Sesuai pasal 622 ayat 1 huruf r UU KUHP terdapat ketentuan dalam UU ITE
yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, antara lain:

1. Ketentuan pasal 27 ayat 1 mengenai kesusilaan dan ayat 3 mengenai
penghinaan dan pencemaran nama baik.
2. Ketentuan pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian berdasarkan SARA.
3. Ketentuan pasal 30 mengenai akses ilegal.
4. Ketentuan pasal 31 mengenai intersepsi atau penyadapan.
5. Ketentuan pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena
mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.
6. Ketentuan pasal 45 ayat 1 ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal
27 ayat 1 terkait kesusilaan dan ayat 3 mengenai ancaman
pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 3 terkait penghinaan
dan pencemaran nama baik.
7. Ketentuan pasal 45 ayat 2 mengenai ancaman pidana terhadap
pelanggaran pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian berdasarkan SARA.
8. Ketentuan pasal 46 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran
pasal 30 terkait akses ilegal.
9. Ketentuan pasal 47 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran
pasal 31 terkait intersepsi atau penyadapan, dan
10. Ketentuan pasal 51 ayat 2 mengenai ancaman pidana terhadap
pelanggaran pasal 36 terkait pemberatan hukuman karena
mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

TH. 2023 EDISI 226 PARLEMENTARIA 25