Page 24 - MAJALAH 226

LEGISL ASI

RUU ITE

Cegah Pasal Karet

Rancangan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
belum lama ini disepakati masa perpanjangan pembahasannya. Hal itu
disepakati dalam penutupan masa persidangan I Tahun Sidang 2023-
2024, awal Oktober lalu di DPR

dapun perubahan ini
disepakati bersamaan
dengan perpanjangan
pembahasan terhadap
Atujuh Rancangan
Undang-Undang (RUU) hingga masa
persidangan II yang akan datang.
Pemerintah melalui Kemkominfo
mengusulkan Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang ITE. Perubahan kedua
tersebut perlu memperhatikan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (UU KUHP).
Secara umum UU ITE memuat
dua materi pokok pengaturan, yakni
penyelenggaraan sistem transaksi
elektronik dan pengaturan tentang
cybercrime. Revisi UU ITE dilakukan
agar dapat menjamin kepastian dan
ketertiban di ruang siber dengan FOTO: RUNI/NR
memberikan perlindungan bagi
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah.
masyarakat dari penyalahgunaan
teknologi informasi secara umum.
Kemudian, Menkominfo 4. Ketentuan pasal 31 mengenai 7. Ketentuan pasal 45 ayat 2
menyatakan, sesuai pasal 622 ayat 1 intersepsi atau penyadapan. mengenai ancaman pidana terhadap
huruf r UU KUHP terdapat ketentuan 5. Ketentuan pasal 36 mengenai pelanggaran pasal 28 ayat 2 ujaran
dalam UU ITE yang dicabut dan pemberatan hukuman karena kebencian berdasarkan SARA.
dinyatakan tidak berlaku, antara lain: mengakibatkan kerugian terhadap 8. Ketentuan pasal 46 mengenai
1. Ketentuan pasal 27 ayat 1 orang lain. ancaman pidana terhadap
mengenai kesusilaan dan ayat 6. Ketentuan pasal 45 ayat pelanggaran pasal 30 terkait akses
3 mengenai penghinaan dan 1 ancaman pidana terhadap ilegal.
pencemaran nama baik. pelanggaran pasal 27 ayat 1 terkait 9. Ketentuan pasal 47 mengenai
2. Ketentuan pasal 28 ayat kesusilaan dan ayat 3 mengenai ancaman pidana terhadap
2 mengenai ujaran kebencian ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 31 terkait
berdasarkan SARA. pelanggaran pasal 27 ayat 3 terkait intersepsi atau penyadapan, dan
3. Ketentuan pasal 30 mengenai penghinaan dan pencemaran nama 10. Ketentuan pasal 51 ayat
akses ilegal. baik. 2 mengenai ancaman pidana

24 PARLEMENTARIA EDISI 226 TH. 2023