Page 23 - MAJALAH 226

ANGG ARAN

FOTO: DEP ,OJI/NR

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah saat menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna, Kamis (21/9/2023).

Penggunaan konsep Anggaran pemerintahan. Mengingat, tahun Rencana Pembangunan Jangka
Berbasis Kesejahteraan (well-being 2024 merupakan tahun terakhir Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
budget) pada APBN Tahun Anggaran kepemimpinan Presiden Jokowi 2024 disebutkan bahwa pemerintah
2024 juga harus dapat menjadi dalam dua periode masa jabatannya menargetkan tingkat kemiskinan
acuan bagi setiap Kementerian hingga masa berakhir bulan Oktober ekstrem mendekati 0 persen dan
dan Lembaga dalam mengusulkan 2024. tingkat kemiskinan di Indonesia
anggarannya pada tahun anggaran sekitar 6 persen-7 persen pada 2024.
yang akan datang. Seluruh program Turunkan Kemiskinan Pada pidato Laporan Banggar
di Kementerian atau Lembaga Ekstrem DPR RI mengenai Hasil Pembicaraan
diingatkan wajib diarahkan pada APBN 2024 memberikan tingkat I/Pembahasan RUU APBN
program-program yang berkualitas. ruang bagi pemerintah melakukan 2024, Said menuturkan bahwa
“Dengan begitu, alokasi penyelesaian masalah kemiskinan memerangi kemiskinan dan
anggarannya dapat dirasakan ekstrim di Indonesia. Termaktub pengangguran merupakan mandat
oleh kelompok penerima manfaat. dalam RUU APBN 2024 bahwa tingkat konstitusi. Oleh sebab itu, agenda
Anggaran Berbasis Kesejahteraan kemiskinan ekstrem ditargetkan berkelanjutan menurunkan tingkat
tersebut juga harus dapat menjadi 0 persen-1 persen. Terkait kemiskinan, pengangguran, dan
mencerminkan kinerja APBN dengan hal itu, Badan Anggaran (Banggar) kesenjangan sosial menjadi tugas
capaian peningkatan kesejahteraan DPR RI mendukung target besar yang yang akan terus dedikasikan
rakyat yang secara langsung pemerintah untuk mencapai target sepanjang hayat.
dirasakan manfaatnya,” ungkap Puan tingkat kemiskinan turun ke level Adapun tingkat kemiskinan
saat konferensi pers, September 6,5-7,5 persen, dan mencantumkan ekstrem pada September 2023 telah
2023 lalu. target penurunan kemiskinan ekstrem berada pada kisaran 1,74 persen.
Di sisi lain, Puan menekankan turun ke level 0-1 persen, yang tidak Sedangkan prevalensi stunting pada
penguatan sinergi antara DPR dicantumkan dalam RAPBN 2024. akhir tahun 2022 di angka 21,6 persen
dan pemerintah terhadap realisasi Sebagaimana disampaikan dan ditargetkan turun menjadi 17
arah kebijakan fiskal, moneter, dan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah persen pada 2023. Selain menekan
sektor riil untuk menjaga stabilitas dalam Rapat Paripurna, September tingkat kemiskinan dan penuntasan
ekonomi yang dilakukan secara lalu, pemerintah tidak dengan kemiskinan ekstrem, Banggar DPR
efektif. Ditambahkannya, APBN 2024 gamblang menentukan target tingkat RI bersama dengan Pemerintah
diharapkan dapat diprioritaskan kemiskinan ekstrem pada postur mematok sejumlah target indikator
untuk program-program prioritas RAPBN yang diajukan. Namun, dalam kesejahteraan rakyat. pun/mh

TH. 2023 EDISI 226 PARLEMENTARIA 23