Page 20 - MAJALAH 226

PENG A W AS AN

Menanti PP dan Secercah Harapan

Para Honorer

Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco
Ahmad, Selasa (3/10) lalu secara resmi mengesahkan Rancangan
Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi
Undang-Undang (UU).

engesahan Revisi Undang-
Undang (UU) ASN tersebut
sempat mengundang
beragam polemik dari
Pberbagai pihak. Pasalnya,
UU ASN 2023 yang diharapkan
akan menjadi payung hukum untuk
menyelesaikan permasalahan tenaga
honorer di Indonesia, saat ini malah
tak kunjung ada kejelasan.
Usai sidang Paripurna, Ketua
Komisi II DPR RI Ahmad Doli
Kurnia Tandjung menjelaskan
bahwa pengesahaan UU ini akan
menjadi payung hukum untuk
menyelesaikan persoalan tenaga
honorer yang penataannya paling
lambat Desember 2024. Meskipun
diberi tenggat waktu sampai
bulan Desember 2024, namun FOTO: DEP/NR
penghapusan pegawai non ASN tidak
Ketua Komisi II Doli Kurnia Tanjung saat menyerahkan laporan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai DPR RI
akan terjadi. mengesahkan RUU tentang ASN 2023 di Rapat Paripurna.
Lebih lanjut politisi Fraksi
Partai Golkar ini mengatakan
bahwa pembahasan lebih rinci harapan baru bagi tenaga honorer juta lebih. Junimart menegaskan
akan dituangkan dalam rancangan Indonesia untuk bisa menjadi PPPK bahwa pengangkatan PPPK tidak
Peraturan Pemerintah (PP) yang kini (Pegawai Pemerintah dengan hanya sebatas jumlah 2,3 juta
sedang digodok oleh Kementrian Perjanjian Kerja). Menurut Menteri saja, melainkan seluruh honorer di
PAN RB. Oleh karenanya, ia berharap, Pendayagunaan Aparatur Negara- Indonesia yang jumlahnya lebih dari
pemerintah bisa menyelesaikan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar 3 juta.
permasalahan ini secara mendetail Anas, jumlah honorer kini lebih dari Pemerintah atas masukan
dan jelas sebelum bulan Desember 2,3 juta orang. Mayoritas tenaga DPR RI mengurungkan niat untuk
2024. honorer berada di pemerintah menghapus tenaga honorer setelah
“Jadi nanti detilnya (pembahasan daerah. UU ASN 2023 disahkan. Sebab,
honorer) akan kita bahas dalam Sedangkan menurut Wakil apabila tenaga honorer dihapuskan,
penyusunan rapat rancangan Ketua Komisi II DPR RI Junimart tentu banyak instansi dan lembaga
Peraturan Pemerintah (PP),” ujarnya, Girsang, dari data yang ia terima negara yang banyak kekurangan
awal Oktober lalu. Ya, pengesahan UU melalui link haloJG.id/lapor, jumlah sumber daya manusia (SDM).
ASN 2023 menjadi secercah sinar dan honorer di Indonesia mencapat 3 Sebagaimana yang diungkapkan

20 PARLEMENTARIA EDISI 226 TH. 2023