Page 15 - MAJALAH 226

L APORAN UT AMA

FOTO: OJI/NR

Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah.

permasalahan yang ada. dalam pembangunan. Sehingga, ia kesejahteraan masyarakat dan
“(Jika) pemerintah sudah menekankan agar pembangunan pelestarian budaya lokal,” harapnya.
menyediakan sekian-sekian itu yang menjadi bagian dari Proyek Untuk itu, Luluk pun mendorong
terkomunikasikan dengan baik, rumah Strategis Nasional (PSN) di sana tidak dilakukan dialog dengan masyarakat
sudah sediakan, tanah sudah juga hanya berfokus pada perkembangan Pulau Rempang. Ia menilai, cara-cara
disediakan, bahkan saya dengar juga infrastruktur, tetapi juga pada represif demi pembangunan sudah
uang pengganti sudah disediakan, kesejahteraan masyarakat. waktunya diakhiri. Oleh sebab itu, ia
uang sampai bangunan rumahnya “Ini adalah akar sejarah yang sangat menyayangkan bentrokan
bisa ditempati juga sudah disediakan. harus dihormati dan dipertahankan aparat keamanan dengan masyarakat
Andaikan itu terkomunikasikan dalam setiap langkah pembangunan. Pulau Rempang yang sempat terjadi
dengan baik, mestinya kan tuntas Pemerintah seharusnya tidak dipicu kurangnya dialog dengan
enggak ada persoalan,” jelas politisi hanya melihat potensi ekonomi dari warga.
Fraksi Partai Golkar ini. proyek-proyek besar, tetapi juga Selain tenggat waktu
bagaimana proyek-proyek tersebut pengosongan Pulau Rempang yang
Investasi Harus Berpihak akan mempengaruhi dan mungkin terkesan tiba-tiba, sejumlah perilaku
pada Rakyat mengubah identitas budaya dan represif aparat keamanan saat
Meski rencana investasi yang tradisional suatu daerah,” lanjut politisi membubarkan warga yang menolak
akan dilakukan di Pulau Rempang Fraksi PKB ini. untuk direlokasi juga dinilai turut
ditargetkan akan menghasilkan nilai Pemerintah, lanjut Luluk, berperan menyebabkan bentrokan.
investasi hingga Rp381 triliun hingga diharapkan tidak menganggap “Seharusnya ini bisa dicegah.
2080 dengan serapan tenaga kerja proyek-proyek besar hanya sebagai Seharusnya kekerasan ini juga bisa
hingga 306 ribu tenaga kerja, Komisi kesempatan untuk pertumbuhan dihindari sekiranya proyek ini tidak
VI menekankan agar setiap investasi ekonomi semata, tetapi juga sebagai dipaksakan mendahului proses dialog
harus mengutamakan kepentingan kesempatan untuk menciptakan dengan warga. Cara-cara represif
rakyat. harmoni antara pembangunan demi pembangunan sudah waktunya
Terlebih, Pulau Rempang dan kepentingan rakyat. “Proyek diakhiri. Kita tidak lagi hidup di zaman
menurut Anggota Komisi VI Luluk Nur Strategis Nasional harus menjadi Orde Baru, masak kita lebih kejam
Hamidah memiliki akar sejarah yang alat untuk mencapai tujuan-tujuan dari Orde Baru!” tambahnya.
harus dihormati dan diperhatikan yang lebih besar, seperti peningkatan bia/mh

15
TH. 2023 EDISI 226 PARLEMENTARIA 15