Page 12 - MAJALAH 226
P. 12
L APORAN UT AMA
Memahami Urusan Agraria
Di Balik Investasi Pulau Rempang
(HPL) Pulau Rempang atas nama BP
Batam yang belum diterbitkan.
“Ada PR (pekerjan rumah) yang
tidak selesai atau koordinasi yang
tidak terpadu antara BP Batam
dengan Pemkot Batam terkait
persoalan Rempang ini. Selama
ini, BP Batam tidak memiliki HPL di
Pulau Rempang, baru mau diurus.
Nah, ini kemudian yang menjadi
persoalan. Tiba-tiba ada investasi
dan membutuhkan status hukum
yang jelas ditambah tiba-tiba ada
keterlibatan masyarakat di sana yang
kemudian timbul masalah,” jelas Doli
di Batam, Kepri, Jumat (29/9/2023)
silam.
Sebelumnya, Menteri
FOTO: TIARA/NR Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat mengikuti pertemuan pada Kunspek Komisi II DPR RI ke Batam. Hadi Tjahjanto mengatakan, HPL
di Pulau Rempang, Kota Batam
untuk investor masih dalam proses
Polemik yang terjadi atas pembangunan Rempang pengukuran. Dijelaskannya bahwa
Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi pengukuran lapangan dilakukan
agar lahan tersebut clear and clean.
Kepulauan Riau, ternyata tak hanya perihal investasi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saat
dan ekonomi. Urusan agraria ikut terseret ke dalam Mustopa menegaskan, Komisi II
pusaran masalah pasca bentrokan yang terjadi 7 DPR RI menanggapi secara serius
permasalahan yang terjadi di Pulau
September 2023 silam. Rempang.
Dalam kunjungannya ke
Batam, politisi Partai Nasdem itu
Merujuk pada Dikutip dari situs BP Batam, proyek menyampaikan tidak ada persoalan
Keppres Nomor pengembangan Rempang Eco City terkait pertanahan pada Badan
28 Tanggal berdiri di atas lahan seluas 8.142 Pertanahan Nasional (BPN). “Kita ingin
19 Juni 1992, hektar, dari 17.600 hektar luasan lahan memastikan dari sisi pertanahannya.
Pulau Rempang di Rempang. Dari apa yang dijelaskan pihak
masuk wilayah Ketua Komisi II DPR RI Ahmad BPN dari sisi surat, sertifikat, dan
kerja Badan Doli Kurnia Tandjung mendorong sebagainya, tidak ada persoalan
Pengusahaan sinkronisasi terpadu antara BP apapun. BPN betul-betul clear karena
Batam (BP Batam dengan Pemkot Batam dalam status tanah yang ada di Batam masih
Batam) bersama dengan Pulau menyelesaikan permasalahan yang bersifat APL (Areal Penggunaan Lain),”
Galang dan menambah luas “kota terjadi di pulau Rempang. Hal ini ia jelas Saan.
industri” itu dari yang sebelumya sampaikan menanggapi informasi Saan menambahkan, SK APL saat
hanya terpusat di Pulau Batam. sertifikat Hak Pengelolaan Lahan ini masih dalam proses dan belum
12 PARLEMENTARIA EDISI 226 TH. 2023
