Page 13 - MAJALAH 226

L APORAN UT AMA

FOTO: TIARA/NR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat mengikuti Kunspek Komisi II DPR RI ke Batam.

berwujud sertifikat HPL, dimana saat yang beredar di media sosial. Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yaitu
ini masih dalam proses pemenuhan Dirinya memastikan BPN Kota “pergeseran” ke Tanjung Banon
syarat oleh BP Batam. Sebelumnya, Batam tidak pernah mengeluarkan yang masih berada di wilayah Pulau
dalam kesempatan yang sama sertifikat dan klaim yang beredar Rempang.
Kepala Kantor BPN Provinsi tersebut dipastikan tidak dapat Dalam rapat kerja dengan Komisi
Kepri Nurhadi dalam laporannya dibuktikan kebenarannya. Ia pun VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, awal
menyebutkan, sampai pertemuan mengungkapkan, yang menjadi Oktober lalu, Bahlil menyampaikan,
tersebut digelar, pihaknya belum pemicu bentrokan antara warga pilihan lokasi tersebut berasal dari
menerima permohonan HPL dari dengan aparat di Pulau Rempang warga. Di Tanjung Banon akan
BP Batam pada lokasi pelepasan awal September kemarin adalah disediakan rumah dengan luas
kawasan hutan yang rencananya terkait pemasangan patok batas lahan 500 m2 dan rumah tipe 45
akan menjadi program pembangunan untuk wilayah kehutanan. bersertifikat hak milik. Selain itu,
Rempang Eco City. Saat ini masih belum bisa dijanjikan juga dana Rp1,2 juta per
“Kanwil BPN Provinsi Kepri dipastikan jumlah warga terdampak orang untuk sewa rumah sementara,
telah melakukan kegiatan survei pembangunan Rempang Eco City serta Rp1,2 juta untuk biaya hidup
pendahuluan di lokasi area prioritas yang akan direlokasi dari tempat seperti makan.
seluas 2.000 Ha. Namun, belum bisa tinggalnya. Ada yang menyebutkan Terkait dengan persoalan sertifikat
dilanjutkan, karena penunjuk batas hingga 1.200 KK, adapula yang tanah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI
tidak dapat menunjukan semua mencantumkan hanya sekitar 961 Syamsurizal meminta BPN berhati-
patok yang sudah terpasang, masih KK. Pada rencana awal, warga dari hati dalam mengeluarkan sertifikat
terdapat patok yang belum terpasang 16 kampung adat yang ada di Pulau kepemilikan tanah, mengingat banyak
secara tepat dan benar, dan situasi Rempang akan dipindah ke Pulau beredar modus mafia tanah yang ada
di lapangan belum sepenuhnya Galang Namun, setelah mendapatkan di tanah air. Berkaca dari persoalan di
kondusif,” jelasnya banyak sorotan pasca bentrokan, Pulau Rempang, dirinya mendorong
Kepala Kantor Pertanahan akhirnya muncul skenario lain yang BPN melakukan pengecekan lebih
Kota Batam juga ikut angkat bicara digaungkan Menteri Investasi/ jauh terhadap seluruh sertifikat yang
terutama terkait sertifikat tanah Kepala Badan Koordinasi Penanaman akan dikeluarkan. uc/mh

13
TH. 2023 EDISI 226 PARLEMENTARIA 13