Page 21 - MAJALAH 226

PENG A W AS AN

oleh Doli, pengangkatan PPPK
baru bisa berlangsung jika turunan
dari UU ASN 2023 tersebut,
berupa PP telah diterbitkan oleh
pemerintah. PP inilah yang nantinya
akan menjadi petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksana bagi seluruh
instansi dan lembaga negara
yang akan menjadikan honorer di
lingkungannya menjadi PPPK.
Selain itu, dalam PP tersebut,
nanti akan ada aturan mengenai
kriteria tenaga honorer yang
diangkat menjadi PPPK beserta
jabatan yang bisa diisi. Doli
mengingatkan pemerintah agar UU
ASN 2023 pengganti UU Nomor
5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
ini benar-benar bisa menuntaskan FOTO: MENTARI/NR
masalah honorer.
Selain mendesak terbitnya PP, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.
Doli juga minta pemerintah agar
rumusan dalam PP mengatur secara
terperinci mekanisme pengangkatan. masalah tenaga honorer,” tegas Doli. Pertanyaan kemudian muncul,
Jika aturan di PP tidak terperinci, Ditambahkannya, saat ini kita sudah kapan PP tersebut diterbitkan? Dalam
lanjut Doli, maka target penuntasan mengenal ASN terdiri dari dua, PNS siaran pers yang dirilis oleh Humas
masalah honorer tidak akan tercapai. dan PPPK. Bagaimana nanti mereka MenPAN dalam situs resmi menpan.
Termasuk soal konsep PPPK paruh semua (honorer, red) ini diangkat go.id, Azwar Anas menargetkan,
waktu, harus jelas pengaturannya statusnya menjadi PPPK, tapi nanti PP turunan UU ASN 2023 akan
dalam PP. akan ada konsep baru, PPPK itu ada rampung pada akhir 2023 mendatang.
“Intinya adalah, kami ingin PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Sekretaris MenPANRB Rini Widyantini
PP itu harus detail, harus jelas Itulah yang kemudian harus detail juga menginformasikan bahwa PP
bagaimana kita menyelesaikan dijelaskan konsepnya. tentang PPPK tengah dibahas dan
akan ditetapkan tiga bulan kemudian.
Dalam kesempatan berbeda,
Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal
menjelaskan bahwa dalam UU ASN
yang baru disahkan beberapa waktu
lalu juga menyetarakan penghasilan
PNS dan PPPK.
Meskipun penghasilan yang
didapat PNS dan PPPK telah
disetarakan dalam UU ASN tetap
ada yang membedakan kedua
status pegawai ini, yaitu perihal masa
pekerjaan. Menurut politisi F-PPP
ini, masa kerja PNS berlaku sampai
pensiun, sementara masa kerja PPPK
disesuaikan dengan batas waktu
perjanjian atau kontrak kerja yang
FOTO: GERALDI/NR disepakati dengan pemerintah dalam

hal ini lembaga atau instansi yang
Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal. dinaunginya. ayu/mh

TH. 2023 EDISI 226 PARLEMENTARIA 21