Page 21 - MAJALAH 225
P. 21

ANGG ARAN






            banyak yang terseok. Padahal,
            kebijakan yang sudah dicanangkan
            adalah wajib belajar 12 tahun hingga
            jenjang menengah atas.
               Ia lantas membandingkan
            besaran anggaran pendidikan
            dengan anggaran yang dikelola
            oleh Kementerian Pendidikan Riset
            dan Teknologi. Pagu Anggaran
            Kemendikbud pada RAPBN 2024
            sebesar Rp97,7 triliun, hanya 14%
            dari total belanja pemerintah pusat
            dalam Anggaran Pendidikan 2024.
            Anggaran pendidikan dalam RAPBN
            2024 sendiri berasal dari alokasi
            belanja pemerintah pusat  Rp237,3
            triliun, transfer ke daerah Rp346,6
            triliun, dan pembiayaan investasi
            Rp77,0 triliun.                  FOTO: DEP/NR
               Wakil Ketua Komisi X DPR
            RI Dede Yusuf Macan Effendi       Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi.
            menyatakan, Kemendikbudristek
            seharusnya memperoleh pagu
            anggaran 2024 yang proporsional   langsung ke daerah), Rp600-an        Polemik anggaran kesehatan
            dari anggaran pendidikan yang     triliun dari (anggaran pendidikan) itu,   pun tak kalah menarik. Menurut
            ditetapkan oleh Pemerintah        seharusnya at least 50 persennya itu   Anggota Komisi IX DPR RI, Netty
            Indonesia. Baginya, ini harus menjadi   dikelola oleh Kemendikbud (sekitar)   Prasetiyani, disahkannya UU
            perhatian bersama agar pemerataan   Rp200 triliun,” ungkapnya dalam rapat   No.17/2023 tentang Kesehatan tak
            pendidikan di Indonesia terwujud.   dengan Mendikbudristek di Gedung   lagi “memaksa” pemerintah pusat
               “Walaupun kita tahu (anggaran   Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis   maupun pemerintah daerah untuk
            pendidikan lebih banyak turun     (31/8/2023) silam.                memenuhi mandatory spending
                                                                                untuk anggaran kesehatan sebesar
                                                                                5% seperti pada tahun-tahun lalu.
                                                                                   Anggaran kesehatan dalam
                                                                                RAPBN 2024 sebesar Rp186,4
                                                                                triliun diarahkan untuk transformasi
                                                                                sistem kesehatan, mendorong
                                                                                berkembangnya industri farmasi
                                                                                yang kuat dan kompetitif. Selain
                                                                                itu, untuk meningkatkan akses dan
                                                                                kualitas layanan primer dan rujukan,
                                                                                menjamin tersedianya fasilitas
                                                                                layanan kesehatan yang andal dari
                                                                                hulu ke hilir.
                                                                                   Bahkan, anggaran itu juga
                                                                                diarahkan untuk mengefektifkan
                                                                                program JKN dan mempercepat
                                                                                penurunan prevalensi stunting
                                                                                agar mencapai 14% di tahun 2024,
            FOTO: MUNCHEN/NR                                                    cakupan seluruh kabupaten/kota di
                                                                                yang dilakukan melalui perluasan

                                                                                Indonesia, dengan penguatan sinergi
            Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani.                        berbagai institusi.    uc/mh


                                                                          TH. 2023     EDISI 225     PARLEMENTARIA        21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26