Page 22 - MAJALAH 225

LEGISL ASI

Revisi UU Desa

Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat

Undang-undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang
Desa resmi menjadi RUU
inisiatif DPR setelah
ditetapkan pada Rapat
Paripurna DPR, Juli lalu.
UU Desa butuh revisi
untuk mendukung
desa menjadi lebih
kuat, mandiri, dan
demokratis. Muaranya
adalah menyejahterakan
masyarakat desa.

FOTO: DEP/NR

etua Badan Legislasi
DPR RI Supratman Andi Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas.
Agtas mengatakan, revisi
undang-undang yang lainnya yang sah, mendapat jaminan kembali dalam jabatan yang sama
Ksudah berlaku hampir 10 sosial di bidang kesehatan dan yang pengisiannya dilakukan secara
tahun itu tentu untuk mendukung ketenagakerjaan, dan mendapatkan demokratis dengan memperhatikan
perkembangan desa. “Sehingga, tunjangan purna tugas satu kali di 30% keterwakilan perempuan.
dapat menciptakan landasan akhir masa jabatan. Kemudian, Pasal 72 tentang alokasi
yang kuat dalam melaksanakan Penyisipan satu pasal di antara anggaran dana desa sebesar 20% dari
pemerintahan dan pembangunan Pasal 34 dan Pasal 35, yakni Pasal dana transfer daerah.
menuju masyarakat yang adil, 34A tentang jumlah calon kepala Penyisipan 1 pasal di antara
makmur, dan sejahtera. Ini juga desa. Lalu perubahan Pasal 39 Pasal 72 dan Pasal 73 yakni Pasal
untuk menjawab kebutuhan hukum terkait masa jabatan kepala desa 72A tentang pengelolaan dana
dalam masyarakat dan kehidupan menjadi sembilan tahun untuk dua Desa untuk peningkatan kualitas
ketatanegaraan sebagaimana yang kali masa jabatan secara berturut- masyarakat Desa. Pasal 74 tentang
diputuskan Mahkamah Konstitusi RI,” turut atau tidak secara berturut-turut. insentif yang diberikan kepada
jelasnya. Sebelumnya masa jabatan kepala rukun tetangga/rukun warga sesuai
Dalam revisi ini, beberapa poin desa enam tahun paling banyak tiga kemampuan keuangan daerah. Pasal
krusial mengemuka, antara lain kali masa jabatan. 79 ayat (2) huruf a mengatur Rencana
pada Pasal 26 ayat (3) tentang Perubahan Pasal 56 tentang Pembangunan Jangka Menengah
penambahan hak kepala desa untuk masa keanggotaan Badan Desa untuk jangka waktu sembilan
menerima penghasilan tetap setiap Permusyawaratan Desa menjadi tahun.
bulan, tunjangan dan penerimaan sembilan tahun dan dapat dipilih Selain itu, terdapat beberapa

22 PARLEMENTARIA EDISI 225 TH. 2023