Page 32 - MAJALAH 115

ANGGARAN

Tahun 2008 tentang pajak peng- Menteri Keuangan juga telah Selain kehilangan
hasilan (Pph) pasal 1 dimana pajak mengirimkan surat kepada Menteri
penghasilan dikenakan terhadap ESDM yang ditembuskan kepada penerimaan negara
subyek pajak atas penghasilan yang kepala SKK Migas tanggal 31 De- dari PPh Migas
diterima atau diperolehnya dalam sember 2013 tentang penetapan sejumlah 1,77 triliun
tahun pajak. Dengan demikian jelas Tax treaty WP KKKS Migas dan usul-
hal tersebut merugikan negara, an Amandemen PSC (kontrak bagi juga berpotensi
karena jika subyek pajak itu telah hasil) bagi KKKS yang menetapkan kehilangan
dikenakan pajak di negara lain, tariff pajak berdasarkan tax treaty.
maka Indonesia tidak dapat mene- penerimaan negara
tapkan pajak pada subyek pajak Sejak tahun 2013 pelaporan Pph dari PPh Migas untuk
tersebut, meski kontrak bagi hasil oleh KKKS tidak lagi menggunakan periode selanjutnya

(PSC)dilakukan di Indonesia. dokumen PSC 71/72, melainkan
menggunakan Laporan Penerimaan apabila pemerintah
Sebagai tindak lanjut, DJP (Direk- Negara (LPN) sebagaimana dia- tidak melakukan
torat Jenderal Pajak) telah mengi- tur dalam PMK (peraturan menteri amandemen terhadap
rimkan surat kepada SKK (satuan keuangan) np. 79/PMK.02/2012
kerja khusus) Migas melalui surat tentang tata cara penyetoran dan PSC terkait,
tertanggal 9 juli 2012 yakni tindak pelaporan penerimaan Negara dari
lanjut atas temuan pemeriksaan kegiatan usaha hulu minyak bumi
BPK RI atas LKPP (Laporan keuang- dan atau gas bumi dan perhitungan (menggunakan kurs tengah BI
an pemerintah pusat) TA 2011. Hal pajak penghasilan untuk keperluan Per 31 desember 2013 sebesar Rp
tersebut mengingat amandemen pembayaran PPh Minyak Bumi dan 12,189 per 1 dolar amerika).
PSC bukan merupakan kewenangan atau Gas Bumi berupa volume Mi-
DJP,melainkan wewenang SKK Mi- nyak bumi dan atau gas bumi. “Selain kehilangan peneri-
gas.
Sayangnya,dari hasil pemeriksaan
Surat tersebut dilanjutkan Sumar- secara uji petik atas penerapan tariff
jati telah ditanggapi oleh SKK Migas PPh oleh 25 KKKS untuk tahun pajak
tanggal 3 agustus 2012 yang berisi 2013 dengan membandingkan an-
bahwa SKK Miigas telah melaku- tara pajak terutang yang termuat
kan pertemuan dengan KKKS yang dalam LPN dengan pajak terutang
menggunakan tax treaty untuk berdasarkan kontrak kerjasama
membahas mengenai amandemen yang diterima BPK dari KPP Mi-
PSC. Dari hasil pertemuan tersebut gas sampai tanggal 10 april 2014
KKKS pada dasarnya setuju untuk menunjukan terdapat kekura-
melakukan amandemen PSC terse- ngan pembayaran PPh Migas
but, namun dengan syarat bahwa oleh KKKS, yakni sebesar
hal tersebut berlaku ke depan, dan 145 Juta dolar amerika atau
terhadap penggunaan tax treaty sama dengan 1,77 Triliun
yang telah terlanjur digunakan se-
belumnya diminta untuk diputih-
kan. Atas persyaratan KKKS itu SKK
Migas meminta tangapan dari DJP.

Renegosiasi PSC

Menanggapi hal tersebut DJP
telah melakukan kajian mengenai
penerapan tarif tax treaty serta
serangkaian diskusi di tahun 2012
dengan berbagai pihak seperti aka-
demisi, konsultan hukum,kepala
divisi hukum SKK MIGas, Kemen-
terian ESDM, Ditjen Anggaran, dan
BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan
dan Pembangunan). Salah satu hasil
rapat menyepakati usulan renego-
siasi PSC atau kontrak bagi hasil.

32 PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014