Page 33 - MAJALAH 115
P. 33

maan negara dari PPh Migas se-    itu menurut Sumarjati, tidak sesuai  Pemerintah belum menerima hasil
            jumlah 1,77 triliun juga berpotensi  dengan UU No.17 Tahun 2003 ten-  penjualan sebesar 307, 8 miliar ru-
            kehilangan penerimaan negara  tang Keuangan Negara pasal 16 ayat  piah atas lifting minyak mentah ba-
            dari PPh Migas untuk periode se-  (2) yang menyatakan bahwa peneri-  gian negara bulan sepetember 2013
            lanjutnya apabila pemerintah tidak  maan harus disetor seluruhnya ke  untuk tujuan ekspor yang dilakukan
            melakukan amandemen terhadap  kas negara/daerah pada waktunya  oleh trafigura.
            PSC terkait,” jelas Sumarjati.    yang selanjutnya diatur dalam per-
                                              aturan pemerintah. Selain itu juga   “Itulah sebagian dari PR (Pekerjaan
               Dikatakan wanita yang pernah  tidak sesuai dengan PP No.45 tahun  Rumah) yang masih harus dibenahi
            menjabat sebagai Kepala BKKBN ini,  2013 tentang tata cara pelaksanaan  bersama. BAKN telah merekomen-
            permasalahan tersebut disebabkan  anggaran pendapatan dan belanja  dasikan kepada Pimpinan DPR agar
            karena pemerintah belum melak-    Negara (APBN), Pasal 49 ayat (1)  hasil telaahan BAKN DPR RI ini dapat
            sanakan amandemen PSC terhadap  yang menyatakan bahwa seluruh  ditindaklanjuti oleh Badan Ang-
            KKKS yang menggunakan tax treaty  PNBP (Penerimaan Negara bukan  garan sebagai pertimbangan dalam
            untuk memberikan kepastian ba-    pajak) wajib disetor langsung se-  merumuskan UU pertanggung-
            gian Negara dari pelaksanaan PSC.   cepatnya ke Kas Negara.         jawaban pengelolaan APBN 2013
                                                                                serta untuk pembahasan APBN TA
              Dalam bidang migas kerugian       Ditambahkan Sumarjati masih  2015,”ujarnya.
            negara tidak hanya penggunaan  banyak lagi permasalahan dalam
            tax treaty. Terdapat keterlambatan  bidang migas yang menyebab-       Oleh karena itu dikatakan Sumar-
            pemindahbukuan ke rekening KUN  kan kerugian negara. Diantaranya  jati, sejatinya BAKN sebagai alat ke-
            (Kas Umum Negara) atas peneri-    adalah hasil pemeriksaan dan pen-  lengkapan DPR masih sangat diper-
            maan Negara dari pembayaran PPh  gelolaan penerimaan negara yang  lukan sebagai pengawas internal
            Migas, Bonus Produksi dan transfer  berasal dari hasil penjualan Migas  maupun eksternal dalam akuntabili-
            material yang disetor melalui reke-  menunjukan indikasi bahwa hasil  tas pengelolaan keuangan negara.
            ning Migas sebesar Rp 28,86 Triliun.  penjualan gas bulan Januari sampai   (Ayu) Foto: Andry, Odjie/Parle/HR.
                                              November 2013 belum dibayarkan
              Keterlambatan pemindahbukuan  kepada Negara sebesar 2,5 triliun.













































                                                                              PARLEMENTARIA  EDISI 115 TH. XLIV, 2014  33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38