Page 66 - MAJALAH 115

KUNJUNGAN KERJA

Pansus RUU HKPD

Demi NKRI

emput Bola. Itu yang dilaku- kearifan dalam membahas produk pemerintah. Baginya penekanan
kan Panitia Khusus (Pansus) legislasi yang berpengaruh besar utama dalam proses revisi UU Perim-
RUU Hubungan Keuangan bagi tegaknya Negara Kesatuan Re- bangan Keuangan Pusat dan Daerah
antara Pemerintah Pusat publik Indonesia (NKRI). Sekali lagi, ini adalah menjaring aspirasi dan
Jdan Daerah (HKPD) untuk itulah sebabnya segenap stake­ berupaya menerapkan keadilan ber-
memastikan seluruh komponen holder terkait UU ini perlu didengar dasarkan konstitusi. Catatan positif
bangsa mendapat ke sempatan un- suaranya. “Pembahasan UU ini resis- juga disampaikan anggota Pansus
tuk menyampaikan masukan terkait tensi politiknya besar ada komplikasi dari Fraksi Partai Demokrat Muslim
produk legislasi yang merupakan kesenjangan, komplikasi sistem yang menyebut usulan dari Dr. Aji
revisi UU No 33/2004 tentang Perim- penyelenggaraan pemerintahan. Sofyan Effendy dari Fakultas Ekono-
bangan Keuangan Pemerintah Pusat Kami yang membahasnya harus ber- mi Universitas Mulawarman sebagai
dan Pemerintah Daerah. Tim pansus hati-hati karena muaranya adalah solusi mengatasi kesenjangan antar
dibagi menjadi 3 kelompok terbang tegaknya NKRI. Perlu mendengar daerah. “Apa yang telah disampai-
ke tiga provinsi yaitu Nusa Tenggara masukan dari pihak-pihak terkait di kan tadi bukan hanya untuk kepen-
Timur, Jambi dan Kalimantar Timur. daerah termasuk pakar dari perguru- tingan Kaltim, saya rasa itu sesuai
Khusus di Kaltim, agar efektif seluruh an tinggi,” kata anggota Pansus RUU untuk mewujudkan Indonesia yang
pemprov yang ada di pulau terbesar HKPD Guntur Sasono dalam perte- lebih baik,” tuturnya.
di Indonesia ini diminta berkumpul di muan dengan jajaran tiga Pemprov
Balikpapan. se-Pulau Kalimantan di Balikpapan, Dalam paparannya Dr. Aji So-
Kaltim, belum lama ini. fyan Effendi mengusulkan formula
Dalam proses pembahasan sejum- baru pembagian DAU yang lebih
lah isu penting akan menjadi sorotan Wakil rakyat dari dapil Jatim VIII berkeadilan bagi seluruh daerah. Ia
sejumlah daerah, terutama daerah ini mengusulkan agar pakar dari juga menambahkan indeks kawasan
yang memiliki kekayaan sumber daerah seperti dari Universitas Mu- strategis yang terdiri dari 3 kriteria
daya alam yang melimpah. Pansus lawarman Kaltim dapat diundang yaitu wilayah sebagai ibukota, per-
RUU HKPD perlu mengedepankan dalam rapat pembahasan dengan batasan dan daerah tertinggal. Ia

66 PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014