Page 69 - MAJALAH 115

setelah seluruh proses pemilu sele- hiduddin Adams dan Patrialis Akbar
sai,” tuturnya. menyuarakan pendapat berbeda.
Baginya kondisi masyarakat Indone-
Perlu Revisi UU Pilpres sia yang majemuk tidak dapat dipi-
sahkan dari pilpres.
Pelaksanaan Pilpres 2014 juga
menyisakan catatan penting pada
produk legislasi yang menjadi urat Tidak ada sesuatu
nadi kelancaran pesta demokrasi yang filosofis yang jadi
rakyat ini. UU nomor 42 tahun 2008 argumen pengajuan satu
tentang Pemilu Presiden ternyata ti- putaran. Kalau saya jadi
dak mengantisipasi kemungkinan pe-
milu diikuti oleh 2 pasang kandidat. Hakim MK, saya akan
Kondisi ini menurut Wakil Ketua DPR tolak. Syarat formil pres-
upaya provokasi dari berbagai pihak RI Priyo Budi Santoso telah membuat iden itu harus dari Sabang
yang dapat memperkeruh suasana,” banyak pihak terutama KPU gela- sampai Merauke, makanya
tandasnya. gapan. “Kami pembuat Undang Un-
dang tidak pernah menyangka akan dalam UU dibuat kententu-
Ia berharap dalam situasi seperti ada pertarungan di pilpres hanya dua an 50 plus 1 dan 20 persen
ini Kepolisian RI, Komisi Pemilihan pasangan, kondisi ini membuat KPU separuh provinsi.
Umum dan Badan Pengawas Pemilu gelagapan,” paparnya.
sebagai tiga lembaga yang men- Hal senada juga disampaikan
jadi leading sector dalam proses Permasalah utama muncul dari Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar
rekapitulasi suara dapat bertindak perdebatan soal menafsirkan pasal Sudarsa. “Tidak ada sesuatu yang
independen. Sebagai bagian dari 159 ayat 1 yang berbunyi; Pasang- filosofis yang jadi argumen penga-
Tim Pemenangan Jokowi-JK, ia juga an Calon terpilih adalah Pasangan juan satu putaran. Kalau saya jadi
telah menghimpun sejumlah data Calon yang memperoleh suara le bih Hakim MK, saya akan tolak. Syarat
dan alat bukti dari berbagai potensi dari 50% (lima puluh persen) dari formil presiden itu harus dari Sa-
kecurangan yang terjadi di sejumlah jumlah suara dalam Pemilu Presiden bang sampai Merauke, makanya
TPS. Menurutnya apabila diperlukan dan Wakil Presiden dengan sedikit- dalam UU dibuat kententuan 50 plus
semua itu bisa dibawa dalam persi- nya 20% (dua puluh persen) suara di 1 dan 20 persen separuh provinsi,”
dangan di Mahkamah Konstitusi setiap provinsi yang tersebar di lebih tekannya. Baginya dampak dari pu-
nantinya. dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi tusan MK tersebut kandidat akan
di Indonesia. Masyarakat termasuk bekerja pragmatis. Para capres tidak
“Kita dukung seluruh penanggung pakar berbeda pendapat menyika- akan mau bersusah-susah kampa-
jawab Pemilu Presiden untuk men- pi aturan ini. Pandangan pertama nye di daerah-daerah terpencil, un-
jalankan tugas seobjektif mungkin, menyebut karena hanya ada dua tuk mengejar target 20 persen dari
senetral mungkin, seprofesional- pasang capres dan cawapres, maka separuh provinsi di seluruh Indo-
profesionalnya,” tekan wakil rakyat peraih suara terbanyak dalam pe- nesia. Pada akhirnya provinsi yang
yang pada sejumlah kesempatan milihan presiden ditetapkan sebagai tidak mendapat perhatian capres
juga sering memakai peci seperti pemenang. Syarat harus meraih ke- akan merasa tidak terwakili. “Mere-
layaknya pasangan nomor urut menangan minimal 20 persen di ka akan fokus ke Jawa Barat, Jawa
satu Prabowo-Hatta. Secara khusus separuh jumlah provinsi di Indone- Tengah, tapi Papua yang jauh dan
ia juga memberikan catatan pada sia diabaikan. Sementara pendapat biaya mahal enggak akan diperhati-
proses hitung cepat yang telah di- kedua menyatakan, selain suara ter- kan,” tegasnya.
lakukan sejumlah lembaga survey banyak syarat sebaran suara terse-
pada Pilpres lalu. Perbedaan hasil but juga harus dipenuhi. Bagi Politisi FPG ini putusan MK
menurutnya telah membuat ba- masih menyisakan kemungkin-
nyak pihak larut dalam perdebatan Perbedaan ini kemudian sampai an digugat oleh pihak yang tidak
yang malah menambah tingginya ke ruang sidang sembilan hakim puas karena capres terpilih tidak
tensi pasca pemilu. “Ini akan men- konstitusi setelah sejumlah LSM memenuhi unsur 20 persen dari
jadi bagian dari evaluasi kita ten- mengajukan uji materi pasal syarat separuh provinsi di seluruh Indo-
tang keberadaan lembaga survey pemenangan capres ini ke Mahka- nesia. Pastinya ini akan menjadi
agar kehadiran mereka memberi- mah Konstitusi. Hasilnya kandidat pekerjaan rumah bagi anggota
kan manfaat sebesar-besarnya bagi dengan perolehan suara terbanyak DPR periode yang akan datang un-
proses demokrasi bukan jadi proses bisa dinyatakan sebagai pemenang tuk memasukkannya pada daftar
yang justru sebaliknya, merugi- artinya pilpres hanya akan berjalan produk legislasi yang perlu direvisi.
kan bangsa merugikan proses de- satu putaran. Namun putusan Ha- (iky) Foto: Andry/Parle/Hr.
mokrasi. Tetapi ini kita lakukan nanti kim MK ini tidak bulat karena Wa-

PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014 69