Page 67 - MAJALAH 115
P. 67

dapat kelemahan dalam imple-      ini. Provinsi yang berbatasan de-
                                              mentasi desentralisasi diantaranya  ngan negara tetangga Malaysia ini
                                              ketimpangan fiskal antar daerah,  memiliki cadangan minyak bumi
                                              ketimpangan pelayanan publik an-  469,8jt barel, gas bumi 16,32 triliun
                                              tar daerah, belum memadainya  kaki kubik dan batu bara 216juta
                                              kualitas pelayanan publik dan ren-  matriks ton. “Dana bagi hasil selama
                                              dahnya kualitas belanja daerah,”  ini belum sejalan dengan esensi oto-
                                              papar politisi FPPP yang juga Wakil  nomi itu sendiri dimana kemandirian
                                              Ketua Pansus ini.                 fiskal sebagai salah satu tujuan oto-
                                                                                nomi tidak dibarengi dengan pem-
                                                Ia menekankan kehadiran undang-  bagian hak-hak daerah bahkan jika
                                              undang ini penting karena menjadi  dibandingkan dengan penyerahan
                                              reverensi utama penyelenggaraan  urusan pemerintah pusat ke dae-
                                              desentralisasi di Indonesia baik di  rah,” ujarnya.
                                              bidang politik dan administrasi serta
                                              desentralisasi fiskal. “Kami mencatat   Pansus HKPD dalam pertemuan itu
                                              dana bagi hasil belum berpihak pada  juga mendengar masukan yang di-
                                              daerah penghasil dan kurang mem-  sampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi
                                              berikan kepastian atas jumlah dan  Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi
                                              waktu penyalurannya,” tuturnya.  Kalsel dan Sekretaris Daerah Provinsi
                                              Masukan yang diperoleh menurut  Kaltara. Turut hadir pula sejumlah
















            secara khusus menggarisbawahi
            daerah dengan sisa anggaran tinggi
            tidak perlu memperoleh DAU. “De-
            ngan formula ini tidak ada satu
            daerah pun di Indonesia yang tidak
            dapat mendapat DAU baik provinsi
            maupun kabupaten kota. Saya siap
            mempertanggungjawabkan secara
            ilmiah, saya sudah lakukan exercise
            di 512 kabupaten kota sampai tahun
            2015,” ungkapnya.
                                              Syaifullah akan digunakan dalam  kepala dinas dan akademisi dari per-
              Ketimpangan antar Daerah        proses penetapan DIM (Daftar In-  guruan tinggi dari daerah yang terke-
                                              ventarisasi Masalah) dari RUU yang  nal dengan keelokan Pantai Melawai-
              Ketua Tim Kunjungan Pansus      merupakan inisiatif pemerintah. Tim  nya. Kalau duduk santai menikmati
            RUU HKPD Syaifullah Tamliha       Kunjungan Pansus yang hadir dalam  balaian angin dan deburan ombak
            menekankan masih terdapat sejum-  pertemuan itu diantaranya Nanang  Pantai Melawai, dari kejauhan kita
            lah ketimpangan dan permasalahan   Samodra (FPD), Murad Nasir (FPG)  akan bisa menyaksikan kapal-kapal
            dalam aplikasi UU no.33/2004. DPR   dan A.W Thablib (FPPP).         tanker BBM raksasa dan kapal tong-
            menurutnya menerima aspirasi dari                                   kang berisi penuh batu bara. Semua
            sejumlah pihak di daerah sehingga   Sementara itu Wakil Gubernur Ka-  akan bergumam, alangkah indah
            akhirnya sepakat dengan pemer-    limantan Timur M. Mukmin Faisyal  dan kayanya negeriku. Semoga para
            intah untuk melakukan sejumlah    menyambut baik proses revisi UU  pemimpin bisa membuat UU yang
            perubahan, menyesuaikan dengan    yang menurutnya belum memberi-    berkeadilan,  yang  pada  akhirnya
            perubahan dan tantangan terkini.   kan keadilan bagi daerah yang kaya  menjadi alat untuk menyejahterakan
            “Revisi ini perlu karena masih ter-  dengan sejumlah produk tambang  rakyatnya. (iky) Foto: Iky/Parle/Hr.


                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 115 TH. XLIV, 2014  67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72