Page 14 - MAJALAH 90

nginkan konten yang sehat dan se- menyelenggarakan siarannya di suatu namun dibatasi.
suai kebutuhan mereka. Lembaga daerah harus memiliki stasiun lokal Terkait sistem berjaringan harus
Penyiaran Swasta terkesan enggan atau berjaringan dengan lembaga diatur dengan jelas termasuk sanksi-
untuk menjalankan peraturan UU pe- penyiaran lokal yang ada didaerah nya, artinya, kalau anda siaran di jakar-
nyiaran 2002 lalu tersebut. tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak ta tetapi ada tayangannya di bandung
Berbeda dengan Radio, karena terjadinya sentralisasi dan monopoli padahal tidak berjaringan bandung,
memang telah terbiasa desentralisasi informasi. maka akan di blok.
sehingga siarannya tumbuh dan se- Selain itu, pemberlakuan sistem Karena nantinya harus diwajib-
makin berkembang komunitas lokal siaran berjaringan juga dimaksudkan kan begitu siaran itu sampai di dae-
setempat. Artinya radio ada disetiap merangsang pertumbuhan ekonomi rah tertentu, dan dimonitoring oleh
kota dan tidak tersentralistik sedang- daerah dan menjamin hak sosial- balai monitoring (Balmon) Menko-
kan televisi semakin terpusat dan budaya masyarakat lokal. Selama ini minfo yang akan melakukan penga-
tersentral. sentralisasi lembaga penyiaran ber- wasan dan penindakan. Artinya jika
Melalui revisi RUU penyiaran akibat pada diabaikannya hak sosial- ingin menjangkau penonton disuatu
No. 32 tahun 2002 ini, diharapkan budaya masyarakat lokal dan minori- daerah dia harus memiliki relay sta-
mengedepankan dasar dari fungsi tas. Padahal masyarakat lokal juga tion semacam tower yang sekedar
pelayanan informasi yang sehat Diver- berhak untuk memperolah informasi menangkap sinyal dan meneruskan
sity of Content (prinsip keberagaman yang sesuai dengan kebutuhan polik, relay ke rumah-rumah. Jadi jika ada
isi) dan Diversity of Ownership (prin- sosial dan budayanya. hal semacam itu tapi tidak ada stasi-
sip keberagaman kepemilikan). Kedua Didalam Revisi ini nantinya, di- unnya maka dapat diblokir, disegel
prinsip tersebut menjadi landasan
bagi setiap kebijakan yang dirumus-
kan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
Diversity of Content (prinsip ke- Internet / e-dukasi.net
beragaman isi) yang dimaksud adalah
dengan tersedianya informasi yang
beragam bagi publik baik berdasarkan
jenis program maupun isi program
yang memunculkan kearifan lokal.
Sedangkan Diversity of Ownership
(prinsip keberagaman kepemilikan)
adalah jaminan bahwa kepemilikan
media massa yang ada di Indonesia
tidak terpusat dan dimonopoli oleh
segelintir orang atau lembaga saja.
Prinsip Diversity of Ownership juga
menjamin iklim persaingan yang sehat
antara pengelola media massa dalam
dunia penyiaran di Indonesia.
Jika kita perhatikan, Undang-
undang no. 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran lahir dengan dua semangat
utama. Pertama pengelolaan sistem
penyiaran harus bebas dari berbagai
kepentingan. Karena penyiaran meru-
pakan ranah publik dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kepentingan
publik. Kedua adalah semangat un-
tuk menguatkan entitas lokal dalam harapkan adanya pembatasan kepe- atau dirobohkan. Mari kita lihat sejauh
semangat otonomi daerah dengan milikan dari suatu industri penyiaran. mana efektifitas Revisi Penyiaran ini
pemberlakuan sistem siaran berjari- Artinya semenjak tidak terjadi mo- kedepannya, apakah mampu mencer-
ngan. nopoli dan tidak menguasai semua daskan bangsa atau hanya menjadi
Dalam sistem siaran berjaringan, lini para pengusaha boleh memiliki masyarakat itu sebagai obyek target
setiap lembaga penyiaran yang ingin berbagai jenis industri media massa pasar semata. (si/as)

| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 | 1