Page 18 - MAJALAH 90

nyiaran Indonesia. setiap lembaga penyiaran yang ingin sesuai dengan kebutuhan polik, sosial
Menurutnya, UU Penyiaran yang menyelenggarakan siarannya di suatu dan budayanya.
baru nanti diharapkan dapat mem- daerah harus memiliki stasiun lokal Jika dibandingkan dengan struktur
beri dampak positif bagi masyarakat atau berjaringan dengan lembaga industri televisi dan radio di Amerika,
yang setiap hari dijejali dengan kon- penyiaran lokal yang ada didaerah dimana setiap orang yang akan meng-
ten siaran TV dan radio yang belum tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak gunakan frekuensi radio dan televisi,
tentu bermanfaat. “Undang-Undang terjadinya sentralisasi dan monopoli harus lebih dulu memperoleh ijin dari
diharapkan dapat menyajikan regu- informasi. pemerintah melalui lembaga FCC
lasi dan konten penyiaran yang sehat Selain itu, pemberlakuan sistem (Federal Communication Commision)
dan bertanggungjawab, memberikan siaran berjaringan juga dimaksudkan yaitu sebuah badan pemerintah yang
pendidikan dan pencerahan kepada merangsang pertumbuhan ekonomi independen, yang memiliki kewena-
masyarakat, terutama anak-anak. Se- daerah dan menjamin hak sosial-bu- ngan untuk memberi dan meninjau
hingga anak-anak kita aman ketika daya masyarakat lokal. Selama ini sen- kembali ijin penggunaan frekuensi
menonton siaran TV.” Jelasnya. tralisasi lembaga penyiaran berakibat yang diberikan. FCC juga mengatur
Dasar dari fungsi pelayanan infor- pada diabaikannya hak sosial-budaya pertanggungjawaban setiap stasiun
masi yang sehat menurut UU No. 32 masyarakat lokal dan minoritas. Pa- siaran, apakah konten siaran sesuai
Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah dahal masyarakat lokal juga berhak dengan kepentingan, kesenangan
Diversity of Content (prinsip kebe- untuk memperolah informasi yang dan kebutuhan masyarakat.
ragaman isi) dan Diversity of Owner-
ship (prinsip keberagaman kepemi-
likan). Kedua prinsip tersebut menjadi
landasan bagi setiap kebijakan yang Internet / batan.go.id
dirumuskan oleh Komisi Penyiaran
Indonesia.
Diversity of Content (prinsip ke-
beragaman isi) yang dimaksud adalah
dengan tersedianya informasi yang
beragam bagi publik baik berdasarkan
jenis program maupun isi program
yang memunculkan kearifan lokal.
Sedangkan Diversity of Ownership
(prinsip keberagaman kepemilikan)
adalah jaminan bahwa kepemilikan
media massa yang ada di Indonesia
tidak terpusat dan dimonopoli oleh
segelintir orang atau lembaga saja.
Prinsip Diversity of Ownership juga
menjamin iklim persaingan yang sehat
antara pengelola media massa dalam
dunia penyiaran di Indonesia.
Jika kita perhatikan, Undang-
undang no. 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran lahir dengan dua semangat Internet / anindityowicaksono.blogspot.com
utama. Pertama pengelolaan sistem
penyiaran harus bebas dari berbagai
kepentingan karena penyiaran meru-
pakan ranah publik dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kepentingan
publik. Kedua adalah semangat un-
tuk menguatkan entitas lokal dalam
semangat otonomi daerah dengan
pemberlakuan sistem siaran berjari-
ngan.
Dalam sistem siaran berjaringan,

1

| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 | 1
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
Edisi 90

ARLEMENT
P