Page 20 - MAJALAH 90
P. 20

Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman
                                                                   DPR Dorong





         Kesejahteraan  Masyarakat Terpencil





                            DPR akan memberikan dorongan peningkatan kesejahteraan masyarakat
                                        akar rumput dan masyarakat yang berada di daerah terpencil.
                      Melalui langkah ini diharapkan masyarakat diakar rumput dan terpencil dapat
                            semakin berkembang baik dari segi intelektualitas maupun ekonominya.


              Melalui  UU  Penyiaran,  kita  ingin
              agar  masyarakat  di  akar  rumput
           “dan  terpencil  dapat  ditingkatkan
           kesejahteraan melalui penyiaran,” kata
           Wakil  Ketua  Komisi  I DPR Hayono Is-
           man baru-baru ini di Gedung DPR RI.
             Menurutnya  komisi  I  DPR  akan
           memberikan  kemudahkan  dalam  hal
           perizinan,  penyederhaan  perizinan
           khusus  bagi  lembaga  penyiaran  ko-
           munitas.  Saat  ini,  Komisi  Penyiaran
           Indonesia (KPI) hanya meloloskan tiga
           lembaga penyiaran komunitas.
           “Sekarang  ini  yang  diloloskan  hanya
           tiga  lembaga  penyiaran  komunitas
           dari  ribuan  dari  lembaga  komunitas
           oleh  KPI.  Pemerintah  harus  mendu-
           kung terbentuknya lembaga penyiaran
           komunitas tersebut karena selama ini
           motto pemerintah kalau dipersulit ke-
           napa dipermudah,”ungkapnya
             Hayono  mengatakan,  RUU  Pen-
           yiaran juga diatur bagaimana mendiri-
           kan  sebuah  lembaga  penyiaran  ko-
           munitas.  Aturan tersebut diantaranya
           memerlukan  250  orang  yang  meru-
           pakan  komunitas  daerah  tertentu
           untuk diberikan izin. Juga nanti akan
           dikawal  agar  lembaga  penyiaran  ko-
           munitas itu tidak dicaplok oleh swasta
           sehingga  kemurnian  lembaga  penyi-
           aran komunitas itu tetap bisa terjaga.
             Tak  hanya  itu  saja,  perizinan  dari
           lembaga  penyiaran  komunitas  itu
           akan dilakukan oleh KPI yang ada di
           setiap  provinsi  maupun  kabupaten/
           kota. Dalam RUU Penyiaran akan ter-
           dapat  beberapa  pembagian  seperti,
           penyelenggara  penyiaran,  lembaga


                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 90 TH. XLII, 2012 |  1
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25