Page 16 - MAJALAH 90

ada 1 group yang memiliki 2 televisi, lanjut Roy, frekuensi ini dikuasai in- dilevel IP itu tentu diluar ranah pen-
memiliki industri cetak, radio dan se- dustri besar saja akibatnya lembaga yiaran publik karena tidak menggu-
bagainya. lain tidak bisa hidup lagi, mereka me- nakan frekuensi tidak ada hak rakyat
Kita mengkhawatirkan adanya mo- nyewakan kanalnya. aturannya hak yang diambil. kalau penggunaan
tif politik dari media tersebut bahkan dia terbatasi 13 kanal itu bisa melebar frekuensi itu hak rakyat itu yang perlu
ada yang beriklan terus menerus di karena itu perlu ada sanksi dan aturan ada pengaturannya,”tuturnya.
medianya sehingga terkesan tidak fair hukumnya apakah aturan badan atau Pemerintah harus mengatur kanal
bagi masyarakat. “Bahkan program administrasi nanti akan dibahas se- frekuensi bagi televisi karena apabila
yang baik dari pemerintah tidak per- cara mendetail lagi. tidak diatur maka akan dikuasai oleh
nah ditayangkan dan diliput namun Terkait industri penyiaran, papar pengusaha yang berakibat terciptanya
yang diungkap hanya kejelekan saja Roy, dirinya menyayangkan industri kartel sehingga hak rakyat terabaikan.
bahkan sampai puluhan kali disiarkan televisi telah terpapar oleh kepenti- “pemerintah harus memiliki kekuatan
oleh media tersebut,”katanya. ngan pemilik media yang memang mengatur itu, tapi tidak seperti dahulu.
Dia menambahkan, dalam RUU memiliki kepentingan politis. “jelek kita berikan akses kepada masyarakat
yang baru kepemilikan tidak meilihat sekali pemilik televisi bisa tampil 10- dan berikan koridornya,”katanya.
persentasi tetapi perlu adanya pem- 15 menit didalam pidato tersebut Kembali ke Permen digitalisasi
batasan keterlibatan pemilik terhadap dan televisi mitranya yang bergabung oleh Pemerintah, kata Roy, prinsipnya
parpol tertentu. “Jika terlibat tentu ti- di partai yang sama dan beritanya permen tersebut memang mengatur
dak akan objektif dan ditangkap seb- semuanya tidak positif,”katanya. jangan sampai media massa itu bebas
agai iklan terus-menerus,”katanya. Karena itu yang menjadi persoalan dan absolut tidak memiliki satu etika.
Roy menjelaskan, banyak masukan yaitu tidak adanya informasi yang “karena itu kita harus mengatur hal ini
dari para pakar komunikasi kepada clear dan penyeimbang pasalnya pers jangan sampai aturannya dimanfaat-
panja penyiaran khususnya mengenai sebagai pilar yang keempat harus se- kan dan disalahgunakan untuk kepen-
sanksi atau hukuman yang ada seper- lalu menjaga objektifitas dari kepen- tingan yang lain saya sepakat semua
ti pidana ataupun kurungan apabila tingan siarannya. yang ada dan menjadi bagian ranah
diabaikan RUU Penyiaran ini. “Ter- Roy mengatakan, seluruh kom- publik harus menjadi aturan yang baik
dapat masukan diantaranya digita- ponen bangsa harus menjaga kesa- termasuk pen-yiaran, dan frekuensi-
lisasi, bentuk lembaga termasuk juga tuan dan persatuan dengan mengatur nya. hal ini perlu dikawal jangan sam-

Anggota Komisi I DPR Roy Suryo (tengah)
masa depan Lembaga Penyiaran Pu- frekuensi radio maupun televisi yang pai dibelok-belokan dan dibenturin
blik seperti RRI dan TVRI,”ujarnya. berkeadilan, diantaranya dengan dalam revisi RUU Penyiaran,”ujarnya.
Menurutnya, dirinya bercita-cita memberikan peluang radio siaran Dia menambahkan, DPR akan
memperjuangkan dunia penyiaran yang ada di perbatasan. melakukan uji publik kemasyarakat,
yang sehat dan tidak terkotak-kotak Selain itu, perlu diatur mengenai dan kita akan menerima draft pem-
seperti sat ini. Bahkan dalam digil- digitalisasi bagaimana media yang banding dari unsur LSM, pemerin-
taisasi aturan menteri kita sepakat bisa broadcast, atau multicast bah- tah jadi semua yang masuk kita akan
untuk menangguhkannya termasuk kan point to point, dan pop script dan formulasikan yang terbaik dengan
membuat multi frekuensi tidak dita- pengaturan di hp yang bisa strea- masyarakat sesuai prinsip kedaulatan
ngani oleh pemerintah. Sebelumnya, ming. “Kalau video streaming berjalan bagi bangsa dan negara.(Ag-Si)

| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 | 1