Page 17 - MAJALAH 90
P. 17

LAPORAN  UTAMA
               LAPORAN  UTAMA



            Al Muzzammil Yusuf :                                                     evisi terhadap UU No 32 Tahun

                                                                                     2002 tentang Penyiaran saat ini
            Revisi Ruu Penyiaran                                               Rsedang  dalam  proses  pemba-
                                                                               hasan  oleh  tim  pakar  yang  dibentuk
            Wujudkan Keadilan Dan                                              oleh  Komisi  I  DPR  RI.  Pembahasan
                                                                               oleh  tim  pakar  ini  sebagai  awal  dari
                                                                               rangkaian  penyiapan  UU  penyiaran
            Konten Siaran Yang Sehat                                           yang berkualitas.
                                                                                  ”Pembahasan oleh tim pakar meru-
                                                                               pakan awal, karena masih ada tahapan
                                                                               lainnya melalui mekanisme raker, RDP
                                                                               dan RDPU. Pada saatnya, publik dapat
                                                                               dilibatkan  melalui  mekanisme  RDPU,
                                                                               sehingga  masukan  konstruktif  dapat
                                                                               menjadi bahan penyempurnaan RUU
                                                                               ini”,  kata  Wakil  Ketua  Panitia  Kerja
                                                                               (Panja)  Komisi  I  DPR  untuk  RUU  Pe-
                                                                               nyiaran  Al  Muzzammil  Yusuf  kepada
                                                                               parle.
                                                                                  Adapun    tujuh   pakar   yang
                                                                               mendampingi  Panja  RUU  Penyiaran
                                                                               itu adalah Ade Armando, Paulus Widi-
                                                                               anto,  Amir  Effendi  Siregar,  Soekarno
                                                                               Abdulrachman, Ishadi SK, Sasa Djuar-
                                                                               sa,  dan  Parni  Hardi.  “Kami  sengaja
                                                                               memilih para pakar penyiaran ini agar
                                                                               undang-undang  penyiaran  ke  depan
                                                                               lebih  ideal,  komprehensif,  berjangka
                                                                               panjang,  dan  memiliki  kepastian  hu-
                                                                               kum bagi industri penyiaran dan ma-
                                                                               syarakat,” lanjutnya.
                                                                                  Tahapan  berikutnya,  panja  juga
                                                                               akan proaktif melakukan kunjungan ke
                                                                               daerah untuk menyerap aspirasi dae-
                                                                               rah terkait RUU ini, baik dari masyara-
                                                                               kat, pemerintah daerah dan pelaku in-
                                                                               dustri penyiaran lokal. Secara umum,
                                                                               point-point yang akan dibahas dalam
                                                                               perbaikan UU penyiaran ini meliputi,
                                                                               penyelenggara penyiaran, komisi pe-
                                                                               nyiaran, pedoman perilaku penyiaran
             UU Penyiaran yang baru nanti diharapkan dapat
                                                                               dan standar program siaran penyidi-
             memberi dampak positif bagi masyarakat yang setiap
                                                                               kan, dan lain-lain.
             hari dijejali dengan konten siaran TV dan radio yang                 Anggota komisi I ini menegaskan,
             belum tentu bermanfaat.                                           revisi  RUU  tentang  penyiaran  ini  di-
             “Undang-Undang diharapkan dapat menyajikan                        harapkan  dapat  mewujudkan  ”ruh”
             regulasi dan konten penyiaran yang sehat dan                      keadilan dan konten siaran yang sehat
             bertanggungjawab, memberikan pendidikan dan                       bagi  masyarakat.  ’ruh’  keadilan  yang
             pencerahan kepada masyarakat, terutama anak-anak.                 dimaksud adalah bahwa RUU ini diba-
             Sehingga anak-anak kita aman ketika                               has secara komprehensif, tidak hanya
             menonton siaran TV.”                                              membahas  konten  siaran  melainkan
                                                                               juga  memperhatikan  kepastian  hu-
                                                         Al Muzzammil Yusuf    kum bagi pelaku (industri) penyiaran
                    Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR untuk RUU Penyiaran  dan  penguatan  terhadap  Komisi  Pe-


          1
         1  | PARLEMENTARIA |  Edisi 90 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA |  Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22