Page 22 - MAJALAH 90

SUMBANG SARAN

Pakar Komunikasi UI Ade Armando :
Revisi Ruu Penyiaran

Dorong Sistem

Berjaringan Lokal Pakar Komunikasi UI

Ade Armando

U No.32 Tahun 2002 ten- miliki lebih dari satu,”paparnya. kan dari UU Penyiaran publik. Namun
tang Penyiaran dirasa belum Menurut Ade, ada keinginan agar alasannya dipisahkan agar dapat dike-
Udapat memenuhi ekspektasi Revisi UU Penyiaran itu mengatur dan lola dengan lebih baik “selama dike-
masyarakat yang menginginkan sa- memisahkan tentang Lembaga Pen- lola sebagai birokrasi pemerintahan
jian siaran yang sehat dan mampu yiaran Publik sehingga akan dibentuk yang ada, tidak mungkin tumbuh se-
mengembangkan konten lokal di ber- UU tersendiri. Ini tidak menjadi suatu perti yang diharapkan,”katanya.
bagai wilayah di Indonesia. masalah yang besar. Masalahnya Selama media massa itu orang-
“Salah satu faktor yang menye- yang dihadapi bagi Lembaga Pe- orang tidak dihargai berdasarkan
babkan UU No. 32 Tahun 2002 tidak nyiaran Publik adalah bagaimana kreativitas, dan pencapaiannya tidak
pernah dapat berhasil dijalankan caranya LPP yang dianggap sesuatu mungkin media massa bisa tumbuh
adalah keengganan lembaga-lem- yang penting bisa tumbuh, dan ada besar dan dapat dibanggakan. “Media
baga penyiaran swasta untuk men- anggapan bahwa dalam 9 tahun massa itu adalah tempat kerja atau
jalankan beberapa peraturan yang terakhir tidak terjadi sebuah peruba- sebuah institusi yang memang padat
sangat krusial terutama terkait de- han yang signifikan karena penataan kreativitas, padat inisiatif, padat pen-
ngan jaringan,”jelas Pakar Komunikasi pengaturan mengenainya tidak cukup capaian. Selama orang menempati
UI Ade Armando kepada Parle baru- baik, sehingga dianggap perlu lahir posisi yang lebih tinggi hanya karena
baru ini. UU tersendiri,”jelasnya. panjangnya karier, loyalitas, pasti dia
Menurutnya, yang bermasalah Ade menambahkan, usulan RUU tidak berkembang,”katanya.
selama ini yaitu orang-orang tele- LPP ini masih kurang penting dipisah- Kalau Lembaga Penyiaran Publik
visi namun untuk radio tidak ada
persoalan melaksanakan amanat UU
tersebut mereka (Radio) telah hidup
dalam sistem yang desentralistik. “Ra-
dio-radio ada disetiap kota, dari dulu
tidak pernah sentralistik. Televisi kaya
tumbuh besar menjadi raksasa tetapi
dengan sistem yang centralistik. Nah
ini yang harus dirubah dengan sistem
jaringan. Nah ini yang menjadi per-
soalan mereka,”paparnya.
Sejak ditetapkan tahun 2002,telah
diajukan judicial review pada tahun
2004, 2005 keluar hasil MK, dilan-
jutkan dengan dikeluarkannya Pe-
raturan-peraturan Pemerintah yang
mempersulit pelaksanaan UU. “Jadi
kalau ditanya kenapa gak pernah jalan
? jawabannya satu karena ada kewa-
jiban lembaga penyiaran berjaringan.
Yang kedua kepemilikan dalam artian Pakar Radio Parni Hadi
boleh tidaknya satu perusahaan me-

| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |