Page 23 - MAJALAH 90

SUMBANG SARAN

akan diatur sendiri dalam sebuah UU, nya, harus diatur dengan jelas terma- mengusulkan, Lembaga Penyiaran
selama masalah itu tidak ditangani suk sanksinya, artinya, kalau anda si- Publik (LPP) perlu diatur dengan Un-
dengan baik dan semestinya, tidak aran di jakarta tetapi ada tayangannya dang-Undang tersendiri karena sifat-
mungkin Lembaga Penyiaran Publik di bandung padahal tidak berjaringan nya yang independen, netral, tidak
akan tumbuh dengan baik walaupun bandung, maka akan di blok. Contoh komersial dan berfungsi melayani ke-
sudah terbentuk dalam UU tersend- terbaik televisi berjaringan adalah pentingan masyarakat.
iri. “Kita harus dapat mengidentifi- TVRI. Lembaga Penyiaran Publik di
kasikan penyebab utama kegagalan “Jadi wajib, begitu siaran itu sampai tingkat nasional terdiri atas Radio
LPP di Indonesia, yaitu selama ma- di daerah tertentu, ada balai monito- Republik Indonesia (RRI) dan Televisi
sih mengikuti Organisasi Birokrasi ring (Balmon) milik menkominfo yang Republik Indonesia (TVRI), sedangkan
Pemerintahan seperti yang kita kenal akan melakukan pengawasan dan di daerah adalah Lembaga Penyiaran
LPP tidak akan tumbih seperti yang penindakan. Jika ingin menjangkau Publik Lokal.
diharapkan,”paparnya. penonton disuatu daerah dia harus “Untuk mencapai tujuan secara
Mengenai kepemilikan, terang memiliki relay station semacam tower optimal RRI dan TVRI bergabung
Ade, dirinya tidak pernah mengang- yang sekedar menangkap sinyal dan dalam Radio Televisi Republik Indo-
gap kepemilikan lebih dari satu meneruskan relay ke rumah-rumah. nesia (RTRI) sebagai lembaga negara
adalah buruk namun perlu ada usulan Jadi jika ada hal semacam itu tapi tidak yang berfungsi sebagai media infor-
agar group perusahaan tidak boleh ada stasiunnya maka dapat diblokir, masi, pendidikan, hiburan, perekat so-
memiliki lebih dari 30 persen jumlah disegel atau dirobohkan,”jelasnya. sial, diplomasi, ekonomi, dan pelestari
jaringan yang tersedia. “Contohnya Jadi yang harus ditegaskan dalam budaya serta sebagai alat pertahanan
MNC sebelumnya telah memiliki tiga UU tersebut, adalah kewajiban siaran dan keamanan negara di bidang in-
yah harus diterima saja tetapi cukup lokal untuk bisa menjangkau daerah formasi dan komunikasi melalui pela-
3. Jadi kalau ada 10 ya maksimum tiga lain harus menggunakan stasiun Tele- yanan siaran kepada seluruh lapisan
saja,”katanya. visi di daerah tersebut, jadi namanya masyarakat di seluruh wilayah Indo-
Menurut Ade, memang ada usu- wilayah siar. Jadi setiap wilayah siar nesia untuk memperkokoh NKRI dan
lan untuk memasukkan aturan tidak (Coverage area) harus ada satu sta- Siaran Luar Negeri untuk membangun
boleh memiliki lebih dari satu karena siun televisi yang berada di daerah citra positif bangsa,”katanya.
dianggap akan terjadi monopoli. “Ini tersebut, dan ijinnnya diberikan oleh Menurutnya, namanya bisa saja
tidak karena monopoli terjadi jika KPI. Lembaga Penyiaran Publik Radio
adanya dominasi,”katanya. “Pelanggar akan dikenakan sanksi Televisi Republik Indonesia yang di-
Memang, aku Ade, dibeberapa administratif. Seperti segel, denda, singkat LPP RTRI, terdiri atas Radio
negara ada pelarangan tidak bo- tutup. Dia menggunakan frekuensi Republik Indonesia (RRI) dan Televisi
leh memiliki lebih dari satu televisi, yang merupakan milik masyarakat se- Republik Indonesia (TVRI). “Lembaga
karena memang informasi memiliki tempat. Hanya menggunakan tower, ini nanti merupakan lembaga negara
kekuatan politik, sosial, budaya dsb. tanpa memberikan manfaat kepada non struktural dan berada dibawah
“Kalau televisi dipegang orangnya itu- masyarakat setempat, siaran kerumah- serta bertanggung jawab kepada
itu saja maka ada kekhawatiran akan rumah. Padahal frekuensi itu dapat Presiden,”katanya.
disalahgunakan. Tetapi di Indonesia dipergunakan oleh masyarakat lokal Parni Hadi mengusulkan struktur
kondisinya sudah seperti ini. untuk dengan nilai ekonomisnya,”katanya. organisasi dimana terdapat Dewan
meminta orang menanggalkan atau Ade mengusulkan perlu adanya Penyiaran Publik (berfungsi sebagai
memiliki satu jaringan saja. Itu suatu penguatan kewenangan di tubuh KPI pengawas) yang terdiri atas 2 orang
hal yang berlebihan, itu harga yang dengan cara memberikan kewena- unsur RRI, 2 orang unsur TVRI, dan 1
sangat mahal yang harus dibayar oleh ngan ijin untuk lembaga penyiaran orang praktisi penyiaran, 1 orang unsur
pengusaha,”Katanya. dan pengaturannya dan kalau ada masyarakat dan 1 orang unsur peme-
Dia menambahkan, para pe- yang melanggar dapat mencabut ijin- rintah, “dalam struktur juga terdapat
ngusaha bisa seperti itu karena selama nya. “Kasih saja kewenangan kepada dewan eksekutif seperti Ketua, Sekjen
10 tahun terakhir tidak pernah diatur. publik yang namanya KPI, negara dan Deputi, serta pelaksana,”katanya.
“dia tidak melanggar hukum selama hanya menyediakan frekuensi, jang- Untuk masalah pendanaan dan pe-
ini. UU hanya menyebutkan pemusa- kauan siaran, tetapi kalau pengaturan nerimaan bisa berasal dari APBN dan
tan kepemilikan dibatasi, tidak pernah penyiaran tentang ijin serahkan ke- usaha yang berkaitan dengan penyi-
disebutkan pemusatan kepemilikan pada KPI. Bisa tidak KPI mencabut ijin aran termasuk iklan diantaranya iklan
dilarang atau kepemilikan lebih dari siaran bisa saja tetapi harus melalui online, pemanfaat aset dan usaha lain
satu dilarang,”katanya. proses pengadilan,”usulnya. yang sah (multi revenue). (si/as)
Terkait sistem berjaringan, jelas- Sementara Pakar Radio, Parni Hadi ***

| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |