Page 21 - MAJALAH 90
P. 21
LAPORAN UTAMA
Wakil Ketua Komisi I DPR, Hayono Isman
penyiaran publik (Radio Televisi Indo- lagi, mengikuti gerakan teknologi ini anggaran kedepannya nanti.
nesia), Lembaga penyiaran komuni- keniscayaan. Analog akan ditinggal Menurut Hayono dirinya meng-
tas, lembaga penyiaran swasta, lem- nanti tidak akan diproduksi lagi kede- harapkan LPS yang independen dan
baga penyiaran media lain, penyiaran pannya. Karena sudah menjadi masif tidak komersial pasalnya, kita semua
berlangganan, penyiaran kabel, KPI, dan harga tv digital harus dipastikan mengharapkan mutu LPS dapat me-
pelaksana siaran. lebih murah dibandingkan harga hari ningkat dan kembali menjadi kebang-
Terkait digitalisasi penyiaran, ini,”katanya. gaan nasional serta dihormati dunia.
terang Hayono, hal itu sudah menjadi Menurut Hayono, DPR akan mem- Terkait dengan LPP TVRI, dirinya
kewajiban, pasalnya pada sidang In- bahas seluruh aturannya dengan du- juga mendorong terciptanya lem-
ter Parliamentary Union (IPU) dimana nia usaha. Artinya warga miskin yang baga siaran yang mampu menjadi
Indonesia berpartisipasi didalamnya belum mampu beli tv digital tetap kebanggaan internasional dan nasi-
memang diwajibkan bahwa negara memakai tv analog ini harganya harus onal. “Didalam UU tentang keuangan
parlemen dunia telah sepakat bahwa dibuat murah. negara itu LPP tidak ada nomenkla-
migrasi dari analog ke digital pada ta- RUU revisi Penyiaran belum masuk turnya kalau UU terpisah mengenai
hun 2014. Prolegnas nanti akan masuk kedepan- RUU LPP itu otomatis diakui oleh
“Untuk Indonesia tidak mung- nya. Konsepnya sederhana, di dalam Kemenkeu jadi punya anggaran ter-
kin bahkan kemungkinan 2018 guna UU penyiaran TV publik bukan milik struktur. Sama seperti Antara, dewan
menjawab persoalan yang ada. Me- swasta, Lembaga Penyiaran Swasta pers, Rekruitment dewas sama seperti
lalui Komponen migrasi ini pelaku (LPS) hidup karena bisnis dan komer- DPR,”ujarnya.
usaha dan elektronik akan menye- sial namun materi konten penyiaran Menurutnya, lebih baik terlambat
suaikan sistemnya yang ada bahkan belum tentu bermanfaat bagi publik. dan diuji ke publik dahulu RUU pe-
nantinya TV analog akan mahal dan “Karena itu LPP dilibatkan dalam nyiaran ini, dan kedepan kita meng-
langka. Tidak diproduksi. Digital lebih RUU revisi penyiaran, kalau LPP harapkan UU ini mendapatkan du-
jelas dan lebih baik sehingga menjadi what the publik need kalau swasta kungan publik. Pasalnya, ini suatu
hiburan bagi masyarakat,”terangnya. what the public want. Seperti sine- entitas yang erat kepentingan publik
Yang kita khawatirkan, masyara- tron senduh padahal bukan kebu- untuk mendapatkan informasi. “Kare-
kat miskin yang tidak bisa beli yang tuhan publik untuk meningkatkan na setelah kita lihat hasil lembaga
digital dan hanya analog. Karena kecerdasan,”katanya. Melalui revisi survey itu adalah televisi dibanding-
itu pemerintah jangan memberikan RUU ini, Hayono mengharapkan legis- kan radio dan koran. Kalau kita bicara
beban lebih bagi masyarakat. “me- lasi ini dapat memperkuat dan mem- dalam konteks itu perlu adanya publik
mang era digital tidak akan terelakan perkokoh TVRI melalui dukungan Hearing,”paparnya. (si/as)
| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
