Page 19 - MAJALAH 90

LAPORAN UTAMA

kepemilikan ? atau boleh memiliki
lebih dari satu tapi untuk kepemi-
likan yang berikutnya harus dipenuhi
beberapa syarat, misal kepemilikan-
nya dievaluasi kembali dalam waktu
tertentu,”jelas Muzzammil.
Harapannya, dengan pembatasan
ini, penyelenggara siaran (TV) lokal
dapat tumbuh berkembang, tentunya
diperlukan kerjasama yang baik
dengan televisi nasional. Revisi
Dengan adanya kepastian hukum ini,
kata Muzzammil, diharapkan dapat
memunculkan kreativitas pelaku in-
dustri penyiaran dengan syarat dapat
Menkominfo, Tifatul Sembiring (tengah)
dipertanggungjawabkan secara hu-
Menurut Almuzzammil, Di Ameri- dari jumlah total populasi,”terangnya. kum dan moral kepada masyarakat.
ka Serikat yang memiliki paham libe- Mengenai pembatasan kepemi- Dengan demikian, papar Almuz-
ral sekalipun, tetap memiliki prinsip likan media penyiaran, lanjutnya, se- zammil, posisi KPI dalam RUU ini ha-
dimana public domain (ranah publik) benarnya sudah diatur dalam UU no. rus di perkuat. Karena, KPI sebagai
dari frekuensi terestrial tetap menjadi 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. lembaga publik yang mengawasi
hal yang utama diperhatikan melalui Dalam pasal 20 UU tersebut me- konten siaran dan ijin penyelengga-
pembatasan jangkauan siaran dan nyatakan bahwa lembaga penyiaran raan siaran, posisinya harus diperkuat,
kepemilikan yang diatur dalam un- swasta, jasa penyiaran radio dan jasa seperti struktur KPI pusat dan daerah
dang-undang. penyiaran televisi masing-masing yang tetap dan hierarkis. Selain itu,
“Pembatasan kepemilikan media hanya dapat menyelenggarakan satu kewenangan untuk mencabut ijin pro-
penyiaran diatur secara ketat di Ameri- siaran dengan satu saluran siaran pada gram siaran juga perlu diberikan.
ka, dimana kepemilikan bisnis penyi- satu cakupan wilayah siaran. Cakupan “Karena proses pembahasan RUU
aran tidak boleh mencakup lebih dari wilayah siaran adalah provinsi. masih panjang, tentu masih meneri-
39 persen jumlah total televisi nasi- “Untuk pembatasan kepemilikan ma masukan dari berbagai pihak atau
onal. Begitu pula dengan Negara Aus- dalam draft RUU revisi tentang pe- masyarakat sangat diperlukan, dan
tralia, dimana jangkauan penyiaran, nyiaran ini, masih terdapat beberapa komisi I khususnya panja RUU penyi-
tidak boleh melebihi dari 75 persen pendapat. Apakah dibatasi hanya satu aran terbuka menerimanya,”katanya.*

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |