Page 51 - MAJALAH 90
P. 51

SOROTAN


























           Suasana Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPR dengan Dirjen Perhubungan Udara di gedung DPR RI
           dinasi.  Harus  ada  campur  tangan   mengawasi  dan  mengontrol  peran   satunya jika  di jalan raya menyangkut
           pemerintah baik dalam perencanaan,   serta masyarakat didalamnya,” terang   petugas yang kelelahan, tidak mengi-
           pelaksanaan sampai pengawasan. Hal   Anggota  DPR  RI  dari  Daerah  Pemili-  kuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan.
           tersebut diatur UU,” paparnya.    han Nusa Tenggara Timur II.       Namun yang lebih bahaya lagi adalah
             “DPR  pada intinya  setuju melaku-  Tidak  hanya  itu  saja,  Fary  juga   berkaitan dengan sarana dan prasara-
           kan tindakan  tegas khususnya terha-  meyesalkan    Komite  Nasional  Kese-  na. Yang artinya bahwa peran peme-
           dap  pilotnya,  jika  memang  terbukti.   lamatan Transportasi (KNKT)  selama   rintah diperlukan.
           Kemudian    kepada  operator  harus   ini tidak satupun hasil investigasi ke-  “Sudah jelas  jika  kita membicara-
           diberi  sanksi  yang  tegas.  Karena  ini   celakaan-kecelakaan darat, kereta api,   kan masalah jalan raya yang berperan
           menyangkut  hidup  orang  banyak,”   laut  dan    udara  maupun  rekomen-  disini  adalah  Kementerian  Perhubu-
           tambahnya.                        dasi KNKT yang disampaikan kepada   ngan”, tegas Fary.
             Fary  menegaskan,  jangan  sampai   Komisi V DPR RI.                 Bisa    dilihat  dari  tahun  ketahun
           gara-gara  kesalahan  satu  dua  orang   “Sampai  saat  ini  kita  belum   angka  kematian  yang  disebabkan
           berakibat  fatal  pada  yang  lainnya.   mendapatkan   hasil   rekomendasi   kecelakaan  semakin  meningkat.  DPR
           “Kita  juga  harus  melihat  kondisi  dan   tersebut.  Dan  kita  tidak  tahu  berapa   sebagai  badan  pengawas  dalam
           situasi penerbangan kita.  Peraturan-  banyak  hasil  rekomendasi    yang  su-  melakukan tindakannya  berdasarkan
           nya  sudah  ada,  apa  kelasahan  pilot-  dah ditindaklanjuti  pemerintah,” kata   undang-undang.
           nya, apakah  pesawatnya juga  harus   Fary.                            Tapi jika  ada kasus-kasus tertentu,
           dibekukan.  Tapi  jika  dilihat  banyak   Komisi V DPR RI yang memiliki tu-  DPR   berdasarkan rekomendasi-reko-
           yang  terlibat  pihaknya,    maka  ha-  gas dan tanggung jawab mengawasi   mendasi yang ada. “Khusus untuk ma-
           rus  dilakukan  tindakan  lebih  lanjut,”   berkaitan  dengan  rekomendasi  yang   salah  keselamatan  kita  mengharap-
           terang politisi Partai Gerindra.  dihasilkan  KNKT,    ingin  mengetahui   kan  memang  memerlukan  masukan
             Mencermati  permasalahan  yang   secara  pasti  apa  penyebab  dari  ke-  dari rekomendasi  KNKT. Tapi selama
           ada Fary menyatakan  di Indonesia jika     celakaan itu terjadi, dan langkah anti-  dua  setengah  tahun  masa  jabatan
           sesuatu sudah terjadi baru diekspose.     sipatif apa yang perlu dilakukan agar   saya  di DPR di Komisi V tidak pernah
           Fary memberikan contoh,  dalam UU     ke depan tingginya angka kecelakaan   mendapat keterangan hasil rekomen-
           Nomor 22 Tahun  2007 tentang Lalu   dapat ditekan sekecil mungkin.  dasi dari KNKT,” imbuhnya.
           Lintas Jalan Raya disebutkan perlunya   Menurut  KNKT  dalam  rapat  de-  DPR  berharap hasil rekomendasi
           dibentuk  forum  lalu  lintas  angkutan   ngar pendapat dengan Komisi V DPR   yang  di  keluarkan  KNKT    ditinda-
           jalan. Dalam forum tersebut termasuk   RI beberapa waktu lalu, bahwa pada   klanjuti  pemerintah.  Dan  DPR    ha-
           didalamnya  pemerintah, swasta dan     tahun  2007  –  2012,  KNKT  telah  me-  rus mengawasi hal tersebut. “Namun
           LSM.                              nyampaikan 769 rekomendasi kepada   bagaimana  bisa  mengawasi    jika  isi
             Tapi  sampai  saat  ini  forum  yang   pihak-pihak  terkait,  dengan  rincian   rekomendasi  tidak  diketahui.  KNKT
           diamanatkan UU tersebut belum ter-  rekomendasi  udara  272,  laut  250,   harus  lebih  terbuka,  tidak  hanya  ke-
           bentuk. Dikabarkan  ada pihak-pihak   kereta api 150 dan jalan 97.  pada komisi  juga kepada publik.  Jika
           tertentu  yang  tidak  menginginkan   Sedangkan DPR  menemukan 46%   KNKT  tidak  memberi  rekomendasi
           forum tersebut dibentuk. “Padahal di-  kecelakaan  yang disebabkan  human   dan rekomendasinya tidak di tindak-
           harapkan dengan terbentuknya forum   error.  Penyebab  human  error  yang   lanjuti untuk apa ada KNKT”,  ujarnya
           tersebut, dapat membantu kita dalam   seperti apa itu perlu dijabarkan. Salah   mengakhiri.  (sc)


            | PARLEMENTARIA |  Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56