Page 46 - MAJALAH 90

Marzuki Ali

Korupsi Meluas karena Politik Biaya Tinggi

Salah satu tantangan keberhasilan pemerataan pembangunan Indonesia adalah
meluasnya tingkat korupsi. Kejahatan luar biasa ini tidak hanya terjadi di level
pemerintah pusat tapi juga merambat ke daerah-daerah. Perilaku korup terdorong
oleh sistem politik yang cendrung berbiaya tinggi - high cost politic.

Pemilu kita high cost, dengan su-
ara terbanyak akhirnya caleg satu
“partai bisa bertempur merebut
kursi. Dalam pemilu kemaren kader
terbaik yang berhasil menjadi wakil
rakyat tidak banyak, yang menon-
jol adalah orang punya duit daftar
ke partai dan menang pemilu,” kata
Ketua DPR RI Marzuki Alie saat me-
nyampaikan Kuliah Umum di Fakultas
Hukum, Universitas Sriwijaya, Palem-
bang, Sumsel, Selasa (14/2/12).
High cost politic juga terjadi pada
pemilihan kepala daerah - gubernur,
walikota dan bupati. Sudah menjadi
pembicaraan publik untuk maju dalam
pilkada, calon bupati harus menyiap-
kan anggaran setidaknya Rp. 10 miliar.
“Dari mana uangnya, akhirnya setelah Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menyampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum,
terpilih korupsi untuk mengembalikan Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan
pinjaman modal atau membalas budi tai dalam menentukan kader terbaik menyebut demokrasi kita sudah lebih
baik pendukung,” lanjutnya. menjadi caleg peserta pemilu. “Ma- baik dari Amerika,” ujarnya. Namun
Ia meminta mahasiswa tidak hasiswa jangan hanya marah ke DPR upaya perbaikan kualitas demokrasi
gampang menyalahkan ketika perilaku kalau tidak berkualitas, demo juga patut terus dilakukan. Politisi Partai
korupsi meluas. Segenap pihak menu- partainya agar mengirim caleg yang Demokrat ini memberi contoh de-
rutnya patut memikirkan solusi bagi bagus ke DPR,” imbuh Marzuki disam- mokratisasi di Cina yang menurutnya
politik biaya tinggi yang menyubur- but tepuk tangan mahasiswa. patut dipelajari. Negeri tirai bambu
kan perilaku korupsi. Salah satu usulan UU Parpol menurutnya patut itu juga melangsungkan pemilu mu-
yang didukungnya adalah pemilihan membuka ruang agar partai dapat lai dari tingkat paling bawah setingkat
gubernur cukup dilaksanakan oleh mencari pendanaan yang halal untuk desa, bedanya parpolnya hanya satu
wakil rakyat di DPRD. Konstitusi tidak menggerakkan roda organisasi. Bagi- partai komunis. “Disana sistem politik
memerintahkan pemilihan gubernur nya pilihan ini dapat mendukung upa- menjaga senioritas alasannya kalau
secara langsung tetapi lewat pilkada ya partai menjadi lebih mandiri. Seka- bangsa Cina yang besar itu dipimpin
yang demokratis. rang sumber pendanaan bergantung tokoh dibawah 50 tahun negara bisa
DPR saat ini lanjutnya sedang pada iuran anggota, serta setoran pecah karena belum memiliki keari-
melakukan pembahasan RUU terkait anggota partai yang menjabat di fan.”
pemilu. Segenap pihak harus mem- eksekutif dan legislatif. Ini menurut- Ketua DPR mengajak mahasiswa
berikan masukan untuk menemukan nya mengundang ruang penyimpa- yang mengikuti kuliah umum untuk
sistem pemilu yang terbaik bagi bang- ngan penggunaan anggaran negara. sejak dini bergabung dengan partai
sa dan tidak berbiaya tinggi. Beberapa “Kita baru berdemokrasi 13 ta- politik. “Orang baik-baik masuklah
usulan yang mengemuka diantaranya hun pasca Orde Baru, tapi capaian- ke parpol, persoalannya tidak banyak
bagaimana meningkatkan peran par- nya sudah banyak bahkan ada yang orang baik yang masuk parpol,” tan-

| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |

| PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
TH. XLII, 2012 |
|
ARIA |
Edisi 90
P
ARLEMENT