Page 23 - MAJALAH 220

LEGISL ASI

statistik. Ketiga, landasan yuridis, yaitu
bahwa UU Nomor 16 Tahun 1997
tentang Statistik sudah tidak sesuai Karena banyak juga
dengan perkembangan dan keadaan lembaga-lembaga survei
hukum dalam penyelenggaraan yang menggunakan
statistik, sehingga perlu diganti.
Senada, Wakil Ketua Baleg DPR data-data statistik
RI Willy Aditya menambahkan bahwa yang selama ini
revisi UU ini dilakukan lantaran cenderung melakukan
keinginan memiliki aturan yang
lebih mutakhir dan komprehensif, pembentukan opini
mengingat statistik memiliki cakupan publik
yang sangat luas. Ia menambahkan
bahwa kebijakan yang presisi dan FOTO: DEP/NR Willy Aditya
tepat sasaran membutuhkan data Wakil Ketua Baleg DPR RI
statistik yang akurat.
“Ini sangat urgen. Time changes,
people change ya. Kita hidup dalam Sehingga, pembahasan integrasi memperkuat kelembagaan BPS
revolusi industri 4.0 yang berbasis dan pemanfaatan data hingga secara organisasional. Sebab,
big data. Sementara, UU No.16/1997 relasi pemerintah dan swasta akan masing-masing kementerian/
sangat ketinggalan baik secara pula diatur dalam RUU ini. Willy lembaga (K/L) memiliki data
metodologi, manajemen, dan menekankan hal ini mengingat statistiknya masing-masing dengan
kebijakan. Tentu ini bukan hanya banyak data statistik yang dikeluarkan metode dan hasil pengukurannya
revisi tapi pembuatan hal yang baru,” lembaga survei memiliki potensi yang berbeda. Acuan data yang
ungkap Willy. menggiring opini publik. berbeda inilah yang sering
Saking luasnya cakupan data “Karena banyak juga lembaga- menimbulkan carut-marut
statistik itu, maka Willy menegaskan lembaga survei yang menggunakan kebijakan, termasuk perencanaan
bahwa RUU Statistik juga mengatur data-data statistik yang selama ini pembangunan.
persoalan data yang tidak hanya cenderung melakukan pembentukan Anggota Baleg DPR RI Ibnu
dikelola dan menjadi tanggung opini publik. Sementara statistik harus Multazam menganalogikan, RUU
jawab pemerintah melalui Badan stick (berpegang) pada peran dan ini kelak didesain memperkuat BPS
Pusat Statistik (BPS). Melainkan akan fungsi untuk kebijakan pemerintahan seperti Badan Riset dan Inovasi
mengatur data statistik yang diolah dan kebijakan negara,” jelas Willy. Nasional (BRIN). Sehingga, semua
dan dirilis oleh lembaga survei persoalan kebijakan yang berkaitan
swasta. Penguatan Kelembagaan dengan data dan statistik akan
Selain mengatur aspek terpusat dalam kelembagaan
substansial, RUU ini juga akan BPS. “Dulu masing-masing K/L
melakukan penelitian, setelah ada
BRIN semua terpusat di BRIN dan
menjadi lebih kuat,” kata Multazam.
Dengan adanya penguatan
kelembagaan BPS ini, maka
Dulu masing-masing Anggota Baleg DPR RI Darmadi
K/L melakukan Durianto, berharap tingkat
penelitian, setelah kepercayaan publik terhadap
ada BRIN semua produk dan kegiatan statistik
dapat meningkat. Khususnya,
terpusat di BRIN dan kepercayaan terhadap petugas
menjadi lebih kuat sensus yang dinilai masih sangat
rendah karena inkapabiltas saat
melakukan sensus, sehingga
FOTO: DEP/NR
Ibnu Multazam berujung pada ketidakakuratan
Anggota Baleg DPR RI produk sensus yang dilakukan.
rdn/mh

TH. 2023 EDISI 220 PARLEMENTARIA 23