Page 22 - MAJALAH 220

LEGISL ASI

Revisi UU Statistik

Konsolidasi Data dan

Merespon Perubahan Zaman

Dalam dunia yang terus
berkembang, urusan
data statistik menjadi Tentu untuk dapat
hal yang primer. Ilustrasi melakukan pencapaian
yang menyebutkan Data pembangunan tersebut,
is a new oil menjadi kian diperlukan tahapan-tahapan,
relevan saat ini, karena baik dari perencanaan,
data dapat divaluasikan pelaksanaan, monitoring,
menjadi kekayaan maupun evaluasi, terhadap
negara. Termasuk, pembangunan secara
dalam memprediksi arah terukur
pembangunan di masa FOTO: DEP/NR Taufik Basari
mendatang. Karena itu, Anggota Badan Legislasi DPR RI
kebutuhan konsolidasi
data dari berbagai Anggota Badan Legislasi dari risalah Rapat Badan Legislasi
institusi menjadi (Baleg) DPR RI Taufik Basari DPR RI, penyusunan RUU Statistik
per 27 Maret 2023 silam, terdapat
menilai keberadaan UU Statistik
kebutuhan. yang sudah lama itu tidak relevan tiga landasan urgensi dilakukan
dengan kondisi saat ini yang sudah perubahan atas UU tersebut.
banyak perbedaan yang harus Pertama, landasan filosofis, yaitu
erubahan zaman dapat disesuaikan dengan kondisi, baik penyelenggaraan statistik berperan
direspon dengan perkembangan ketatanegaraan, penting dalam menyediakan data
lebih baik, tanpa harus perkembangan otonomi daerah, statistik yang berkualitas selaras
tergantung kebutuhan perkembangan informasi teknologi, dengan perencanaan, pelaksanaan,
P politik suatu rezim apapun. maupun digitalisasi, sehingga harus pemantauan, evaluasi, dan
Inilah yang menjadi satu di antara melakukan penyesuaian, perbaikan, pencapaian tujuan pembangunan
tujuan dihadirkannya penggantian dan penyempurnaan. Menurut dia, nasional menuju cita-cita kehidupan
UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang data statistik penting sebagai pijakan kebangsaan yang merdeka,
Statistik. Dua puluh lima tahun sudah dalam pembangunan Indonesia yang berdaulat, adil, dan Makmur.
UU tersebut eksis, sehingga dinilai berkelanjutan, inklusif, dan tepat Kedua, landasan sosiologis, yaitu
sebagian besar normanya tidak sasaran. untuk memperoleh data statistik
lagi menjawab kebutuhan hukum “Tentu untuk dapat melakukan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
(legal needs) terhadap kegiatan pencapaian pembangunan tersebut, dipertanggungjawabkan, mudah
perstatistikan di Indonesia yang diperlukan tahapan-tahapan, baik diakses, dan dibagipakaikan, maka
semakin kompleks. UU ini tidak dari perencanaan, pelaksanaan, diperlukan penyelenggaraan statistik
lagi implementatif dan mendesak monitoring, maupun evaluasi, dalam suatu Sistem Statistik Nasional
untuk dilakukan pergantian agar terhadap pembangunan secara yang andal, efektif, dan efisien sesuai
berhasil mencapai tujuan. terukur,” jelas Taufik. Diketahui, dengan penyelenggaraan kegiatan

22 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023