Page 17 - MAJALAH 220

SUMB ANG S ARAN

ada hanya mampu menentukan Perkembangan Modus pembelian barang baik barang
pidana asal (core crime), predicate Operandi bergerak atau tidak bergerak atas
offence, dan menentukan follow up Dewasa ini perkembangan nama orang ketiga, memberikan
crime. Akan tetapi berkaitan dengan modus kejahatan pencucian uang pengelolaan harta kekayaan yang
perampasan dan pengembalian hasil dilakukan dengan berbagai modus diperoleh dari kejahatan kepada pihak
kejahatan pencucian uang dengan yang tergolong modern, setidaknya ketiga, dan terakhir menitipkan harta
melakukan tindakan mencabut, ada lima belas modus modern dalam kekayaan kepada pihak ketiga.
merampas dan menghilangkan hak tindak pidana pencucian uang yang
atas aset hasil dari tindak pidana dilakukan oleh pelakunya. Yakni Urgensi Perampasan dan
dari pelaku tindak pidana melalui berupa tindakan menempatkan Pengembalian Aset
rangkaian proses dan mekanisme, uang kejahatan dalam safe deposit Perampasan dan pengembalian
baik secara pidana maupun perdata box dalam lembaga perbankan, aset dalam tindak pidana pencucian
baik terhadap aset yang berada melakukan transfer ke pihak ketiga uang merupakan bentuk new
di dalam maupun di luar negeri sebagai pembayaran utang dari paradigm dari international anti
money laundering legal regime,
dimana filososi utamanya adalah
Sistem hukum Indonesia, isu perampasan dan melakukan tindakan penjeraan
pengembalian aset yang diduga dari hasil dan pemberantasan tindak pidana
kejahatan merupakan isu kekosongan hukum pencucian uang dengan mekanisme
perampasan dan pengembalian aset
yang secepatnya harus dilakukan program kepada yang berhak.
legislasinya. Dalam hal ini dapat dilakukan
dengan mekanisme hukum pidana
dan mekanisme hukum perdata,
untuk dilacak, dibekukan, dirampas, uang hasil kejahatan, melakukan mekanisme hukum perdata dapat
disita, diserahkan, dan dikembalikan pembelanjaan barang mewah secara dilakukan dengan memberikan
kepada negara. Maka, aturan hukum tunai, melakukan pencatatan harta kewenangan kepada jaksa sebagai
yang ada tidak mampu memiliki kekayaan atas nama orang lain, pengacara negara untuk melakukan
daya eksekutorial untuk melakukan membelanjakan uang hasil kejahatan gugatan keperdataan atas kerugian
tindakan tersebut. dalam bentuk produk asuransi, negara. Sedangkan mekanisme hukum
Dalam sistem hukum Indonesia, menjadikan uang kejahatan sebagai pidana (criminal based forfeiture)
isu perampasan dan pengembalian agunan dalam pinjaman di lembaga dilakukan dengan cara pelacakan
aset yang diduga dari hasil kejahatan perbankan, membelikan aset di luar aset untuk melacak aset, melakukan
merupakan isu kekosongan hukum negeri, membelikan saham suatu tindakan-tindakan pencegahan untuk
yang secepatnya harus dilakukan perusahaan, membelikan logam menghentikan perpindahan aset-
program legislasinya, karena mulia dari uang hasil kejahatan, aset melalui mekasisme pembekuan,
dalam aturan hukum yang ada memecah transaksi, membelikan penyitaan, dan melakukan penyerahan
(eksisting) sekarang ini baik dalam aset seolah-olah dengan harga yang aset dari negara penerima kepada
undang-undang tentang keuangan sangat murah dan dilakukan dengan negara korban tempat aset diperoleh
negara, undang-undang tentang transaksi tunai, membayarkan secara tidak sah.
perbendahaaraan negara, undang-
undang tindak pidana korupsi, dan
undang-undang pemberantasan Mekanisme hukum pidana (criminal based
tindak pidana pencucian uang forfeiture) dilakukan dengan cara pelacakan
tidak dapat menegaskan definisi
dan mekanisme penindakan aset untuk melacak aset, melakukan tindakan-
berkaitan dengan perampasan dan tindakan pencegahan untuk menghentikan
pengembalian aset hasil kejahatan, perpindahan aset-aset melalui mekasisme
sehingga butuh terobosan hukum pembekuan, penyitaan, dan melakukan
baik secara konseptual, operasional, penyerahan aset dari negara penerima kepada
dan legislasi dalam membuat aturan negara korban tempat aset diperoleh secara
hukumnya.
tidak sah.

TH. 2023 EDISI 220 PARLEMENTARIA 17