Page 14 - MAJALAH 220
P. 14
L APORAN UT AMA
Polemik Data Atau Jadi Bola Liar
Transaksi janggal
dan mencurigakan
terus bergulir di
publik. Begitu pula
di parlemen, isu
krusial ini akhirnya
jadi polemik, karena
ketidaksesuaian data
yang disuguhkan
pemerintah. Isu
ini juga bisa jadi
bola liar yang tak FOTO: FARHAN/NR
berkesudahan.
Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah.
Karena belum ada
Anggota Komisi ini berdampak pada perbedaan data.
XI DPR RI Siti “Berkaitan dengan data yang kesinkronan data
Mufattahah ikut disampaikan antara Mahfud MD untuk penjelasan yang
angkat bicara dengan Sri Mulyani karena ada paling jelas, kami
di tengah- perbedaan diantara mereka, mungkin berharap ada rapat
tengah polemik ini yang perlu dipahami, apakah kerja gabungan antara
ini. Transaksi perbedaan itu memang berbeda pihak Kementerian
sebesar datanya atau cara penyampaiannya
Rp349 triliun, saja? Dalam artian mungkin Bu Keuangan dengan pihak
menurutnya, telah menimbulkan Sri Mulyani hanya sebagian yang PPATK dan Pak Mahfud
banyak spekulasi di benak disampaikan, tapi Pak Mahfud itu sebagai Ketua
masyarakat. Pemerintah dalam hal mungkin secara umum, itu yang Komite. Nah, itu kalau
ini Ketua Komite Pencegahan Tindak perlu ditelusuri,” tutur politisi Partai kita dudukan bersama
Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Demokrat itu saat ditemui di Jawa mudah-mudahan ada
sekaligus Menkopolhukan Mahfud Timur, April lalu.
MD, didesak segera memberikan Siti menjelaskan bahwa memang, clear di situ
klarifikasinya atas polemic tersebut. baik Mahfud MD maupun Sri Mulyani
Siti Mufattahah
Siti merespon perbedaan data sama-sama telah memberikan Anggota Komisi XI DPR RI
antara Menteri Keuangan yang penjelasan kepada DPR melalui
jadi mitra kerja Komisi XI dengan masing-masing komisi yang menjadi menjadi mitra dua komisi berbeda.
Menkopolhukam Mahfud MD mitra. Menurutnya, karena belum Dengan rapat gabungan, data yang
yang berbicara di Komisi III DPR. Ia terlihat ada keselarasan data dari dua disuguhkan kelak bisa lebih jelas
mempertanyakan, perbedaan ini, momen terpisah itu, maka sebaiknya dan pasti. Data yang clear sangat
memang, beda data atau metode diadakan satu rapat gabungan antara dibutuhkan di tengah polemik, agar
penyampaian kedua menteri tersebut komisi terkait dan mitra-mitra yang diketahui apa sesungguhnya yang
yang berbeda. Bisa jadi Menkeu bersangkutan. terjadi.
tidak detai menyampaikan data Usulan menggelar rapat “Sebenarnya kita sudah
transaksi janggal tersebut. Sementara gabungan dua komisi ini sangat melakukan rapat di Komisi XI untuk
Menkopolhukan begitu detail. Tentu logis, mengingat kedua menteri mengklarifikasi permasalahan itu.