Page 11 - MAJALAH 220
P. 11
L APORAN UT AMA
FOTO: JAKA/NR
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto.
dicuri, digelapkan, atau tidak “Komite akan segera dari awal bekerja hingga akhir agar
dipertanggungjawabkan,’’ tuturnya. membentuk Tim Gabungan/ bisa menyelesaikan seluruh laporan
Satgas yang akan melakukan kasus tersebut. “Laporan sekian
Usulan Bentuk Satgas supervisi untuk menindaklanjuti sudah selesai, laporan kementerian
Karena sudah jadi perhatian keseluruhan LHA/LHP nilai agregat keuangan yang sekian, sudah semua
masyarakat, pada rapat dengan sebesar Rp349.874.187.502.987 itu. Dengan tidak ada dusta, tidak ada
Komisi III DPR, Komite TPPU dengan melakukan case building dusta di antara kita,” tutup Bambang.
menyampaikan akan membuat (membangun kasus dari awal). rnm/mh
Satgas untuk mensupervisi kasus Komite akan melakukan case
transaksi mencurigakan dengan building dengan memprioritaskan
nilai agregat RP349 triliun. Menko LHP yang bernilai paling besar karena
Polhukam sudah membuka skandal telah menjadi perhatian masyarakat,
ini pada rapat dengan Komisi dimulai dengan LHP senilai agregat
III tanggal 29 Maret 2023 lalu. Rp189.273.872.395.172,” jelasnya.
Sebelumnya, Kemenkeu juga sudah Komisi III DPR RI seperti Komite akan segera
membuka kasus ini pada rapat disampaikan ketuanya Bambang membentuk Tim
dengan Komisi XI DPR, 27 Maret 2023 Wuryanto, mendukung penuh Gabungan/Satgas
lalu. Komite TPPU yang ingin membentuk
Menko Polhukam pada rapat Satgas dengan melakukan supervisi yang akan melakukan
itu mengusulkan pembentukan untuk menindaklanjuti keseluruhan supervisi untuk
Satgas yang melibatkan PPATK, LHA/LHP dengan nilai keseluruhan menindaklanjuti
Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Rp349.874.187.502.987. Komisi III juga keseluruhan LHA/LHP
Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, meminta Satgas bersama kepala nilai agregat sebesar
Bidang Pengawasan OJK, BIN, serta PPATK melaporkan setiap progresnya
Kemenko Polhukam sendiri. Satgas dalam periodisasi rapat Komisi III DPR Rp349.874.187.502.987
akan mengusut kasus ini dengan RI.
membangun kerangka kasusnya dari Hal ini dikatakan Bambang, untuk
Bambang Wuryanto
awal. memantau progres kinerja Satgas Ketua Komisi III DPR RII
11
TH. 2023 EDISI 220 PARLEMENTARIA 11
