Page 9 - MAJALAH 220

L APORAN UT AMA

ini betul-betul dilakukan secara
profesional. Jangan jadi personal
dan emosional. Saya dukung Komite
TPPU bekerja dan DPR juga akan
bekerja sesuai tugasnya mengawasi
dan mengkritisi apabila ada yg keluar
jalur,” tutupnya.

Pemerintah Belum
Serahkan Naskah
Akademik
Di tengah terungkapnya
dugaan TPPU di Kemenkeu,
FOTO: JAKA/NR urgensi pengesahan RUU tentang
Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil. kembali digaungkan. Pemerintah
lewat Menkopolhukam Mahfud MD
mendesak agar pengesahan RUU
bermasalah. “Oleh karena itu, saya tersebut,” tambah Anggota Badan tersebut segera dipercepat.
mohon kepada komite membuat Legislasi DPR RI itu. Namun kondisi terkini, pemerintah
satu paparan lagi, tabel lagi dalam Lebih lanjut dijelaskan Tobas, belum juga menyerahkan surat
bentuk tindak lanjut, kita pilah. PPATK dalam rapat pertama tersebut presiden, naskah akademik, dan
Pertama, untuk tindak lanjut yang ke juga menjelaskan Rp349 triliun adalah draf RUU ke DPR. Padahal, RUU
arah penegakan hukum mana yang data dari 2009-2023, data sepanjang tersebut merupakan usul inisiatif
sudah inkrah (atau) selesai, mana 14 tahun. Karena itu ada pertanyaan pemerintah. Sehingga, posisi DPR RI
yang masih berproses, mana yang kritis kenapa data 14 tahun itu saat ini masih menunggu pemerintah,
masih dalam penyelidikan. Ada 3 nih yang ditampilkan dan apakah ada bukan menolak RUU tersebut. RUU
muaranya,” kata Tobas. motif tertentu di baliknya. Di sisi Perampasan Aset merupakan RUU
Menurut Tobas, jumlah transaksi lain, menurut Tobas, PPATK adalah yang diusulkan pemerintah.
yang telah inkrah bisa menjadi financial intelligence unit, yang tidak Pembahasan RUU tersebut
pengurangan dari total keseluruhan berwenang menyatakan suatu hal hanya akan jalan bila pemerintah ada
Rp349 triliun yang diduga sebagai TPPU, dan karena bukan kemauan, yaitu dengan mengirimkan
bermasalah. Termasuk besaran PPATK yang mempublikasikan data draf naskah akademik RUU tersebut
dugaan transaksi yang saat setelah intelijen tersebut maka pertanyaan kepada DPR. “Belum bergerak dia
diverifikasi dianggap dalam transaksi kritis ditujukan ke Mahfud MD. (RUU Pemberantasan Aset). Jadi,
wajar. Sedangkan transaksi yang “Pertanyaan-pertanyaan kritis kalau memang pemerintah ada
masih membutuhkan penyelidikan Komisi III dalam rapat tersebut kemauan, maka akan ada jalan. Kalau
dapat dikawal bersama. mengkritisi cara kerja dalam isu tidak mau, tidak ada jalan. Ini RUU-
“Yang namanya transaksi Rp349 triliun ini yang mesti hati- nya usul pemerintah,” ujar Nasir Djamil
mencurigakan ketika diverifikasi hati, prudent, jelas, terpilah-terpilah, saat dihubungi Parlementaria, awal
dia bisa berujung pada penegakan final. Kami akan mengawal PPATK, April lalu.
hukum, bisa masuk penelusuran Kemenkeu, polisi, dan jaksa untuk Meskipun demikian, ia
lebih lanjut (atau) bisa saja ternyata membongkar kasus ini,” katanya. menekankan, RUU Perampasan Aset
transaksinya wajar. Nah, kalau Dalam rapat, Ketua Komite harus diiringi dengan penegakan
transaksi wajar, kemudian disepakati TPPU Mahfud MD menyampaikan hukum yang berintegritas dan
para pihak (dan) ditetapkan bahwa ini keinginan membentuk Satuan Tugas terintegrasi. Sebab, tanpa dua hal
wajar berarti keluar juga clear. Oleh (Satgas) Khusus. Menanggapi hal itu, tersebut, RUU ini, hanya akan menjadi
karena itu, kami mohon agar di Komisi Tobas menyatakan, komite dan tim momok yang menakutkan bagi
III ini disediakan satu data lagi terkait gabungan atau satgas akan bekerja semua orang. “Karena itu, menurut
pemilihan dalam hal tindak lanjut, secara profesional, transparan, dan saya RUU Perampasan Aset itu
berapa surat yang telah ditindaklanjuti akuntabel. dibutuhkan,” jelas politisi Fraksi PKS
dengan dibentuknya apa? Akhirnya “Saya berharap dalam tindak ini. rnm/mh
apa? Berapa nilai tindak lanjut lanjut ke depan dari isu Rp349 triliun

TH. 2023 EDISI 220 PARLEMENTARIA 9 9