Page 7 - MAJALAH 220
P. 7
L APORAN UT AMA
Mengevaluasi Pencegahan dan
Pengawasan Internal
Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) diserukan
mengevaluasi sekaligus
menguatkan sistem
pencegahan. Ada
dugaan penyelewengan
keuangan negara yang
melibatkan pejabat di
Kemenkeu.
Pada rapat kerja
Komisi XI DPR RI
dengan Menteri FOTO: MUNCHEN/NR
Keuangan Sri
Mulyani, sudah
disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro.
seruan tersebut.
Kasus transaksi mempertanyakan tindak lanjut “dikejar” laporan.
janggal deteksi dini yang telah ada. “Kita aja di-warning-warning
yang mencuat ke publik, bukti Menurutnya, perlu sanksi yang jelas bersama fraksi, misalnya LHKPN
pengawasan internal di Kemenkeu bila terbukti terjadi pelanggaran. sampai 31 Maret. Masa ada eselon
tidak berjalan optimal. Anggota Ia bahkan menyarankan agar II, eselon III belum ada LHKPN-
Komisi XI DPR Fauzi Amro Kemenkeu juga menyampaikan hasil nya. Ini kan, gawat juga, bu. Sistem
menyampaikan bahwa Kementerian pengawasan dan deteksi internal seperti apa yang dilakukan di internal
Keuangan (Kemenkeu) harus pada setiap Raker, tidak hanya Kementerian Keuangan?” tanyanya.
melakukan evaluasi dan penguatan karena ada sorotan dari masyarakat. Menjawab pertanyaan anggota
pada sistem pencegahan dan “Kalau sistemnya sudah bagus, Badan Anggaran tersebut mengenai
pengawasan internal. bagaimana pencegahan dan LHKPN, Menkeu menjelaskan bahwa
“Yang paling penting adalah tindakan? Kalau sistemnya sudah pihaknya telah berupaya melakukan
bagaimana di Kementerian Keuangan otomatis. Siapa yang melanggar deteksi terkait kepatuhan LHKPN.
ada semacam pencegahan dini. diberikan sanksi dan kita juga harus Disampaikannya, tingkat
Kementerian Keuangan harus dikasih report. Artinya, setiap Raker kepatuhan penyerahan LHKPN
melakukan evaluasi dan penguatan disampaikan juga perkembangan di Kemenkeu mencapai hampir
sistem pencegahan dan pengawasan yang terjadi,” lanjut politisi Fraksi 100 persen. Internal Kemenkeu
internal. Banyaknya kasus yang Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengharuskan LHKPN selesai
mencuat ke publik juga mengindikasi itu. pada akhir Februari atau satu bulan
lemahnya mekanisme pencegahan Dalam rapat yang sama, lebih cepat dari yang dijadwalkan
dan deteksi dini atas pelanggaran Fauzi juga sempat menyinggung KPK. Sedangkan pada tataran staf
intervensi pegawai,” ujarnya saat tentang Laporan Harta Kekayaan diwajibkan melakukan laporan
memgikuti rapat kerja dengan Pejabat Negara (LHKPN). Ia pun melalui aplikasi Alpha yang
Menkeu pertengahan April lalu. mempertanyakan realisasinya di formatnya sama dengan LHKPN.
Lebih jauh, legislator Dapil Kemenkeu dan membandingkan tn/mh
Sumatera Selatan I itu juga dengan anggota dewan yang juga
TH. 2023 EDISI 220 PARLEMENTARIA 7 7