Page 7 - MAJALAH 220
P. 7

L APORAN UT AMA





                   Mengevaluasi Pencegahan dan


                                Pengawasan Internal




               Kementerian Keuangan
                (Kemenkeu) diserukan
              mengevaluasi sekaligus
                   menguatkan sistem
                      pencegahan. Ada
              dugaan penyelewengan
                keuangan negara yang
                 melibatkan pejabat di
                             Kemenkeu.



                             Pada rapat kerja
                             Komisi XI DPR RI
                             dengan Menteri   FOTO: MUNCHEN/NR
                             Keuangan Sri
                             Mulyani, sudah
                             disampaikan      Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro.
                             seruan tersebut.
                             Kasus transaksi   mempertanyakan tindak lanjut    “dikejar” laporan.
                             janggal          deteksi dini yang telah ada.        “Kita aja di-warning-warning
            yang mencuat ke publik, bukti     Menurutnya, perlu sanksi yang jelas   bersama fraksi, misalnya LHKPN
            pengawasan internal di Kemenkeu   bila terbukti terjadi pelanggaran.   sampai 31 Maret. Masa ada eselon
            tidak berjalan optimal. Anggota   Ia bahkan menyarankan agar       II, eselon III belum ada LHKPN-
            Komisi XI DPR Fauzi Amro          Kemenkeu juga menyampaikan hasil   nya. Ini kan, gawat juga, bu. Sistem
            menyampaikan bahwa Kementerian    pengawasan dan deteksi internal   seperti apa yang dilakukan di internal
            Keuangan (Kemenkeu) harus         pada setiap Raker, tidak hanya   Kementerian Keuangan?” tanyanya.
            melakukan evaluasi dan penguatan   karena ada sorotan dari masyarakat.   Menjawab pertanyaan anggota
            pada sistem pencegahan dan           “Kalau sistemnya sudah bagus,   Badan Anggaran tersebut mengenai
            pengawasan internal.              bagaimana pencegahan dan         LHKPN, Menkeu menjelaskan bahwa
               “Yang paling penting adalah    tindakan? Kalau sistemnya sudah   pihaknya telah berupaya melakukan
            bagaimana di Kementerian Keuangan   otomatis. Siapa yang melanggar   deteksi terkait kepatuhan LHKPN.
            ada semacam pencegahan dini.      diberikan sanksi dan kita juga harus   Disampaikannya, tingkat
            Kementerian Keuangan harus        dikasih report. Artinya, setiap Raker   kepatuhan penyerahan LHKPN
            melakukan evaluasi dan penguatan   disampaikan juga perkembangan   di Kemenkeu mencapai hampir
            sistem pencegahan dan pengawasan   yang terjadi,” lanjut politisi Fraksi   100 persen. Internal Kemenkeu
            internal. Banyaknya kasus yang    Partai Nasional Demokrat (Nasdem)   mengharuskan LHKPN selesai
            mencuat ke publik juga mengindikasi   itu.                         pada akhir Februari atau satu bulan
            lemahnya mekanisme pencegahan        Dalam rapat yang sama,        lebih cepat dari yang dijadwalkan
            dan deteksi dini atas pelanggaran   Fauzi juga sempat menyinggung   KPK. Sedangkan pada tataran staf
            intervensi pegawai,” ujarnya saat   tentang Laporan Harta Kekayaan   diwajibkan melakukan laporan
            memgikuti rapat kerja dengan      Pejabat Negara (LHKPN). Ia pun   melalui aplikasi Alpha yang
            Menkeu pertengahan April lalu.    mempertanyakan realisasinya di   formatnya sama dengan LHKPN.
               Lebih jauh, legislator Dapil   Kemenkeu dan membandingkan           tn/mh
            Sumatera Selatan I itu juga       dengan anggota dewan yang juga



                                                                          TH. 2023      EDISI 220     PARLEMENTARIA        7 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12