Page 12 - MAJALAH 220

L APORAN UT AMA

Menjernihkan Keruhnya Keadilan

di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK), ada indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kementerian
Keuangan (Kemenkeu). Jumlahnya mencapai Rp349.874.187.502.987. Wakil Ketua
Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengemukakan, angka Rp349 triliun itu, ternyata
bukan tindak pidana yang dilakukan Kemenkeu. Tapi, bagian dari tupoksinya yang
berasal dari kasus ekspor impor dan perpajakan.

Pada Hak Angket untuk mengusut temuan
pertengahan transaksi janggal di Kemenkeu senilai
April lalu, Rp349 triliun.
Sahroni Sahroni lalu menjelaskan, usulan
memipin rapat tersebut masih akan dibahas pada
dengan PPATK rapat internal Komisi III. “Usulan
dan Komite teman-teman untuk angket terkait
Koordinasi dengan isu tersebut masih dalam
Nasional tahap pembahasan dari fraksi
Pencegahan TPPU. Ada empat poin masing-masing. Tapi ada usulan
penting yang disampaikan. Pertama, untuk menggunakan hak angket,
angka nominal TPPU tersebut kalau akhirnya penyelesaian laporan
terkait tupoksi Kemenkeu. Kedua, dari Bu Menteri Keuangan tidak
ada oknum yang bermain pada clear,” ujar Sahroni. FOTO: JAKA/NR
kasus ekspor impor dan perpajakan. Menanggapi usulan Ketua
Ketiga, tindak pidana kepabeanan Komite TPPU Mahfud MD yang
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.
dan perpajakan yang tidak diketahui ingin membentuk satgas, Sahroni
oknumnya, sulit untuk diartikan ada menegaskan bahwa ia sebenarnya
TPPU di Kemenkeu. tidak setuju terhadap usulan sistemnya sebetulnya sama, ya buat
Dan keempat, PPATK sudah tersebut. Mengingat, saat ini telah apa? Lebih baik sekarang yang ada
menyampaikan ke Kemenkeu bahwa ada Komite TPPU yang mempunyai dimaksimalin untuk mendapatkan
kasus TPPU yang telah ditindaklanjuti tugas pokok dan fungsi yang sama hasil dari laporan PPATK,” jelasnya.
ada 260 kasus. Keempat poin untuk melakukan pendalaman Namun, Anggota Komisi III DPR
tersebut didasarkan pada laporan hasil transaksi yang ada di PPATK. RI Benny K Harman mengungkapkan,
hasil analisis (LHA) dan laporan hasil Sehingga, menurutnya, pembentukan bagaimana mungkin bagian yang
pemeriksaan (LHP) yang dilakukan satgas hanya buang-buang waktu. bermasalah ingin mengatasi
PPATK. “Ini, kan, satgas baru diusulin masalah, kurang lebih hal tersebut
Menindaklanjuti rangkaian apat oleh Ketua Komite (TPPU). Tapi kita yang menjadi kejanggalan berpikir
yang digelar Komisi III, akhirnya berharap sebenarnya satgas itu Benny dalam menanggapi usulan
Komite Koordinasi Nasional enggak perlu. Kan, Komite (Komite Ketua Komite Koordinasi Nasional
Pencegahan TPPU, membentuk TPPU) ini sudah ada. Komite inilah Pencegahan dan Pemberantasan
tim gabungan atau satgas. Namun, yang dijadikan untuk pendalaman TPPU Mahfud MD yang mengusulkan
Komisi III DPR RI, dalam rapat mana-mana yang akan menjadi pembentukan satgas untuk
dengan Menko Polhukam sekaligus pertanyaan sebenarnya dari hasil menelusuri transaksi mencurigakan
Ketua Komite TPPU Mahfud MD transaksi yang ada di PPATK. Jadi Rp349 triliun yang terjadi di
dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri sebetulnya satgas enggak perlu, Kemenkeu.
Mulyani, ramai-ramai mengusulkan itu buang-buang waktu. Karena Pasalnya, satgas yang dibentuk

12 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023