Page 13 - MAJALAH 220

L APORAN UT AMA

terdiri dari pegawai Bea Cukai dan keadilan di Indonesia. Dia pun
Ditjen Pajak. “Satgas ketika saya baca, menambahkan, Komisi III tidak
anggotanya itu-itu juga. Sumber berseteru dengan siapa pun yang
masalah ini, kan, ada di kepabeanan, berupaya membongkar skandal
perpajakan. Kok, mereka lagi jadi uang ilegal sebesar Rp349 triliun di
anggotanya. Saya enggak habis pikir,” Kemenkeu.
ujar Benny, penuh tanda tanya. Menurutnya, dana gelap Rp349
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat triliun di Kemenkeu adalah skandal
ini secara tegas mengungkapkan, terbesar di Indonesia abad ini. “Kita
tidak sepakat dengan pembentukan terus menantang Mahfud untuk
satgas untuk menelusuri transaksi membongkar skandal ini sampai
mencurigakan Rp349 triliun. Dia tuntas. Kita juga dukung penuh
lantas mempertanyakan keseriusan Menkeu Sri Mulyani bongkar skandal
Menko Polhukam Mahfud MD dan ini, jangan ditutup-tutupi.Tampak
Menteri Keuangan Sri Mulyani kebenaran terkuak secara perlahan. FOTO: JAKA/NR
menelusuri transaksi mencurigakan Nanti ketahuan jelas siapa yang
tersebut. “Serius enggak Pak bermain api,” ujar BKH begitu dia Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman.
Mahfud, sungguh-sungguh enggak akrab disapa.
Ibu Menkeu? Kalau bisa satgas Setelah melewati dinamika rapat LHA/LHP dengan nilai agregat
independen saja. Saya alergi dengan antara Komisi III dengan Komite sebesar Rp349.874.187.502.987.
satgas, banyak satgas ujung- Koordinasi Nasional Pencegahan Lalu, Komisi III mendorong case
ujungnya masuk laut semua,” ujar TPPU, Komisi III DPR RI mendukung building (membangun kasus dari
Benny. penuh Komite segera membentuk awal) dengan memprioritaskan LHP
Selain itu, dia juga meminta tim gabungan atau Satgas yang yang bernilai paling besar karena
Komisi III DPR RI mengajukan hak melakukan supervisi untuk telah menjadi perhatian masyarakat,
angket untuk menyelesaikan temuan menindaklanjuti keseluruhan LHA/ dimulai dengan LHP nilai agregat
transaksi mencurigakan yang terjadi LHP dengan nilai keseluruhan Rp189.273.872.395.172.
di Kementerian Keuangan. “Manakala sebesar Rp349.874.187.502.987. Lalu, tim gabungan/satgas
tidak cukup, kami gunakan hak Komisi III juga meminta Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen
angket. Pengusulnya bisa komisi, bersama kepala PPATK melaporkan Pajak, Ditjen Bea dan Cukai,
anggota-anggota, lalu usulkan itu,” setiap progresnya pada setiap Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung,
tegas Benny. periodisasi rapat Komisi III DPR RI. Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan
Lebih lanjut Benny menegaskan Hal ini dikatakan Ketua Komisi kemenko Polhukam. Politisi Fraksi
bahwa Komisi III tidak pernah III DPR RI Bambang Wuryanto pada PDI Perjuangan ini menegaskan,
menghalang-halangi penegakan Rapat Kerja Komisi III yang turut 300 surat laporan yang disampaikan
hukum. Justru Komisi III selalu menghadirkan Menteri Koordinator dalam rekap surat PPATK 2009-2023
berupaya menjernihkan keruhnya Politik Hukum dan Keamanan harus tuntas kejelasannya. “Silahkan
Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Pak Ketua Komite TPPU membentuk
Mulyani, dan Kepala Pusat Pelaporan (Satgas), yang dalam catatannya
dan Analisis Transaksi Keuangan itu ada gabungan, dan itu akan
(PPATK) Ivan Yustiavandana saat melaporkan pada Komisi III setiap
membahas Pencegahan dan masa sidang rapat,” jelasnya.
Pemberantasan Tindak Pidana Hal ini dikatakan Bambang, guna
Pencucian Uang (TPPU) terkait memantau progres kinerja Satgas
transaksi janggal Rp349 triliun di dari awal mulai bekerja hingga akhir
lingkungan Kementerian Keuangan. agar bisa menyelesaikan seluruh
Poin yang dimaksud Bambang laporan kasus tersebut. “Laporan
ialah tujuh poin hasil rekonsiliasi sekian sudah selesai, laporan
pemerintah, di mana beberapa di kementerian keuangan yang sekian,
antaranya adalah Komite TPPU akan sudah semua itu. Dengan tidak ada
FOTO: JAKA/NR segera membentuk tim gabungan/ dusta di antara kita,” tutup Bambang.
ssb/mh
Satgas yang melakukan supervisi
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto. untuk menindaklanjuti keseluruhan

13
TH. 2023 EDISI 220 PARLEMENTARIA 13